Rabu, 4 Oktober 2017 14:58

Jumlah Anggota Kurang, Parpol Terancam Batal Ikut Pemilu 2019

Reporter : Fery Bangkit 
Komisioner KPU Cimahi sedang melakukan sosialisasi, belum lama ini.
Komisioner KPU Cimahi sedang melakukan sosialisasi, belum lama ini. [limawaktu]

Limawaktu.id, - Komisi Pemilihan Umum (kpu) Kota Cimahi menegaskan, Partai Politik (Parpol) di Kota Cimahi wajib menyerahkan berkas salinan keanggotaan, seperti KTA dan KTP-el minimal 532 anggota.

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 165 Tahun 2017 tentang Jumlah Kabupaten Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten Kota setiap Provinsi, Parpol di Kota Cimahi minimal harus menyerahkan 532 KTA dan KTP-el atau Suket kepada KPU.

Jumlah minimal salinan keanggotaan Parpol di Kota Cimahi sudah disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Cimahi, yakni sekitar 532.688 jiwa.

Jika tidak bisa mengumpulkan syarat minimal, maka Parpol terancam tidak bisa mengikuti pesta demokrasi tahun 2019 mendatang.

“Kalau ada keterlamabatan sampai batas waktu itu, kami terima berkas tersebut,” tegas Komisioner KPU Kota Cimahi, Sri Suasti saat ditemui di Sekretariat KPU Kota Cimahi, Jalan Pesantren, Rabu (4/10/2017).

Berdasarkan jadwal KPU, berkas penerimaan salinan keanggotaan peserta pemilu di Kota Cimahi dimulai sejak 3 hingga 16 Oktober.

“Kalau 3-15 Oktober itu dari pukul 08.00-16.00 WIB, kalau tanggal 16 hingga pukul 00.00 WIB,” katanya. 

Dia mengatakan, semua partai baru maupun lama harus menyerahkan berkas salinan keanggotaan kepada KPU Kota Cimahi, sebagai syarat untuk menuju tahapan berikutnya.

Berdasarkan data KPU Kota Cimahi, ada 18 Parpol yang mungkin menyerahkan berkas keanggotaannya. Ke-18 Parpol tersebut ialah PKS, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, NasDem, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKPI, PBB, Perindo, PSI, Garuda, Idaman, Pika dan Parsindo.

Setelah proses penerimaan salinan berkas selesai, maka tahapan selanjutnya KPU Kota Cimahi akan melakukan penelitian administrasi pada 17 Oktober hingga 15 November 2017.

Dalam proses penelitian tersebut, seluruh berkas yang masuk, seperti salinan KTP dan KTA akan dicocokan dengan data yang sudah terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kita acuannya dengan Sipol, karena dalam Sipol ada daftar nama para anggota Parpol,” ujar Sri.(kit)*

Baca Lainnya