Rabu, 14 Maret 2018 13:28

Jawaban Panwaslu dan Satpol PP Kota Cimahi Soal Sampah Visual

Reporter : Fery Bangkit 
Sampah visual propaganda politik.
Sampah visual propaganda politik. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Rencana penurunan propaganda politik, seperti aneka poster, spanduk maupun baliho yang melanggar kerap dinyatakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Panitia Pengawas Pemilu.

Bahkan kini, setelah memasuki tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, pemasangan propaganda politik semakin tidak terbendung, dan menyalahi aturan. Hal itu menimbulkan sampah atau polusi visual di Cimahi.

Padahal, jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, seluruh bahan kampanye itu sudah diatur oleh KPU, termasuk jumlah dan titik pemasangannya.

Sesuai surat edaran dari KPU Kota Cimahi, untuk pemasangan APK Pilgub Jawa Barat 2018 di Kecamatan Cimahi Utara itu hanya 28 titik, yang dipasang pada empat kelurahan, yakni Pasirkaliki, Cibabat, Citeureup dan Cipageran.

Untuk Kecamatan Cimahi Tengah, terdapat 18 titik dari lima kelurahan. Yaitu Padasuka, Karang Mekar, Setiamanah, Cigugur Tengah dan Baros.

Sementara untuk wilayah Kecamatan Cimahi Selatan dialokasikan 22 titik dari lima kelurahan. Yakni Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Utama dan Cibeber.

Tim kampanye hanya diperbolehkan memasang satu baliho dan satu spanduk di lokasi yang sudah ditentukan.

Meski sudah ditentukan, namun pada kenyataannya, memasuki sekitar satu bulan tahapan kampanye, pelanggaran APK atau propaganda politik semakin bertambah.

Contohnya, propaganda politik itu hampir semuanya terpasang pada pohon, tiang listik dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, ada pula puluhan poster yang terpampang foto tokoh politik, yang jelas tidak diperbolehkan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi, Yus Sutaryadi mengakui, sekarang ini semakin banyak APK yang melanggar alias tidak sesuai ketentuan dari KPU.

"Tadi malam saya dapat data dari Panwascam hampir 80 persen tidak sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU Kota Cimahi," ungkapnya saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (14/3/2018).

Rencana baru pun diungkap Panwaslu Kota Cimahi untuk menyikapi semakin maraknya propaganda politik yang melanggar aturan.

Rencananya, Panwaslu Kota Cimahi akan mengundang keempat tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Guberner Jawa Barat, termasuk untuk membahas masalah tersebut.

"Kita kumpulkan, adakan rapat presepsi supaya nanti kita (penempelan APK) kesannya gak liar dan gak sembarangan tempel," kata Yus

Setelah diadakan koordinasi dengan tim masing-masing calon serta Satpol PP, lanjut Yus, pihaknya akan mewacanakan penurunan APK yang tidak sesuai PKPU tersebut.

"InsyaAlloh kita ada penertiban setelah koordinasi dengan lembaga terkait," tandasnya.

Melihat pada peran Satpol PP, lembaga tersebut memiliki peran untuk menertibkan propaganda komersil, maupun politik yang melanggar.

Pasalnya, lembaga penegak Perda itu memiliki kekuatan hukum pada Perda Nomor 5 2017 tentang Ketertiban Umum.

Jauh sebelum memasuki tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat tahun 2018, yakni sebelum 15 Februari, Satpol PP Kota Cimahi kerap mengklaim telah melakukan penurunan dan akan terus.

Terbaru, saat dihubungi pada Rabu (14/3/2018), Sekretaris Satpol PP Kota Cimahi, Dadan Darmawan menyebutkan, terlebih dahulu pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Cimahi terkait penertiban propaganda yang tidak sesuai aturan.

"Kita sudah ada patroli, kita juga nanti akan lakukan terkoordinir, kita lakukan penertiban," kata Dadan.

Secara tegas, Dadan mengatakan, memang penempelan apapun, termasuk propaganda politik pada pohon dan tiang listrik itu sudah melanggar aturan.

"(Pohon dan tiang listrik) itu sudah bagian yang tidak boleh dilakukan pemasangan," tegasnya.

Menurutnya, prilaku para pemasang propaganda politik yang melanggar itu bertingkah kucing-kucingan. Misalnya, hari ini dilakukan penurunan, maka keesokan harinya sudah muncul yang baru lagi.

"Mereka itu bandel dan memang mereka berpikirnya sudah kita turunkan besoknya muncul lagi," tukasnya.