Kamis, 18 Maret 2021 12:08

Jawa Barat Jajaki Pembentukan Sekolah Politik Kaum Perempuan

Reporter : Wawan Gunawan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Pelantikan Kaukus Perempuan Poltik Indonesia Jawa Barat, Rabu (17/3/2021)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Pelantikan Kaukus Perempuan Poltik Indonesia Jawa Barat, Rabu (17/3/2021) [humas]

Limawaktu.id- Sekolah Politik bagi kaum Perempuan akan didirikan di Jawa Barat untuk mendorong kaum perempuan Jawa Barat berkiprah di politik praktis.

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, Sekolah Politik bagi Kaum Perempuan akan dihadirkan di Jawa Barat oleh Pemprov Jawa Barat bersama KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) daerah Jawa Barat yang kemarin secara resmi dilantik di Gedung Sate. Sebab, dahulu Raden Dewi Sartika di tahun 1904 mendirikan Sakola Kautamaan Istri untuk meningkatkan harkat perempuan Sunda melalui pendidikan yang dibiayai dari hasil menjual perhiasan pribadinya.

“ Saatnya sekarang, perempuan untuk banyak memimpin di tengah masyarakat dengan masuk ke dalam politik praktis di Indonesia,” sebutnya, Kamis (18/3/2021).

 Dikatakannya, dengan gagasan ini diharapkan banyak perempuan menjadi anggota parlemen atau kepala daerah dengan minimal 30 persen atau bukan tidak mungkin menjadi 50 persen keterwakilan.

“ Mari bersemangat masuk ke dunia politik. Karena melalui politik kita bisa menjadi insan yang mengatur, bukan insan yang diatur,” katanya.

Menurut Ridwan Kamil, saat ini banyak perempuan yang ragu untuk terjun ke dunia politik, salah satu penyebabnya adalah keraguan berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.

"Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya," ujarnya.

 Kang Emil berharap dengan adanya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jawa Barat, karena dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah,. Saat ini, Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar baru mendekati 20 persen.

 Sementaa itu, Ketua DPD KPPI Jawa Barat Ratna Ningsih menuturkan bahwa KPPI adalah organisasi independen yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik dan pengurus serta anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik

 "Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30% yang saat ini baru 20% sehingga dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," tuturnya.

 

Baca Lainnya