Senin, 12 Februari 2018 12:56

Jalaluddin Rakhmat: Akan Banyak Hoaks Yang Beredar Jelang Pilkada dan Pemilu

Reporter : Jumadi Kusuma
Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc yang didampingi Ust. Ayi Somantri Ketua DPC Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Kabupaten Bandung.
Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc yang didampingi Ust. Ayi Somantri Ketua DPC Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Kabupaten Bandung. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Ada tiga isu yang biasanya dicitrakan terhadap PDI Perjuangan, yaitu bahwa PDIP itu anti Islam, PDIP itu PKI dan belakangan isu Syiah yang sayangnya dimanfaatkan oleh orang PDIP sendiri. PDIP dicitrakan sebagai kelompok nasionalis yang secara historis bertentangan dengan kelompok Islam. Propaganda tersebut tampaknya dipertahankan, demikian pernyataan Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc saat jumpa pers pada acara Konsolidasi Pemenangan Hasanah di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bandung belum lama ini.

Menghadapi isu dan hoaks tersebut menurut Jalal, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada HUT PDI Perjuangan sudah berbicara tentang fenomena "post-truth" dan PDIP sudah membentuk Tim Cyber.

"Post-truth itu satu kebohongan yang diulang berkali-kali dan disebarkan kepada sebanyak banyaknya orang sehingga akhirnya orang menerimanya sebagai kebenaran, itu teori Hitler bahwa yang disebut kebenaran itu kebohongan dikalikan seribu", jelas Jalal yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP.

Selain itu untuk mengantisipasi isu SARA yang pasti digoreng kembali pada Pilgub Jabar 2018 karena "keberhasilan" pada Pilgub DKI, Tim Hasanah PDIP sudah melakukan upaya untuk menutup sumber-sumber itu dengan mendatangi ormas-ormas Islam dan aktifis Islam.

Lebih lanjut Jalal menjelaskan tentang fenomena merebaknya fenomena "Islamisme" yang mengancam pilar kebangsaan.

"Islamisme itu politisasi agama, artinya urusan agama tapi dipolitikan, misalnya sholat subuh berjamaah (maaf), berjamaahnya dimaksudkan untuk mengumpulkan orang tapi kemudian tujuannya politik, itu politisasi agama atau agamaisasi politik. Jadi politik dijadikan keyakinan agama, memilih pimpinan itu masalah politik tapi sekarang itu dianggap sebagai masalah keimanan. Itu dikira sama dengan Islam. Islam adalah menjalankan agama. Saya kyai tapi bukan Islamis, bukan orang yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik. Saya tidak pernah mengatakan kalau tidak memilih PDIP itu kafir", pungkasnya.