Senin, 29 April 2019 10:52

Ini Tiga Persoalan Fundamental Kota Cimahi Saat Ini  

Reporter : Bubun Munawar

Limawaktu.id - Sejak berdirinya delapan belas tahun lalu, Kota Cimahi memiliki tiga persoalan fundamental yang harus diselesiakan segera.

Menurut Ketua DPC PKB Kota Cimahi Acep Jamaludin, tiga persoalan yang sedang dihadapi oleh Kota Cimahi adalah persoalan Daya Tampung Kota, Persoalan Ekonomi dan persoalan wilayah.

Baca Juga : Antisipasi Tumbangnya Petugas Pemilu, Dinkes Cimahi Terjunkan Tenaga Medis di Semua PPK

Dengan luas yang hanya sekitar 42 Kilometer, daya tampung Kota Cimahi sudah overload, sehingga persoalan pemukiman, transportasi dan lingkungan yang makin komplek.

“Akibat daya tampung yang overload, persoalan lingkungan khusunya kebutuhan air jadi persoalan, jika hujan terjadi banjir dan kemarau kekurangan air. Sarana transportasi yang ada pun tak mampu mendukung arus kendaraan sehingga kemacetan sering terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga : Ancaman Sanksi Bagi Parpol di Cimahi yang 'Ogah' Sampaikan LPPDK Pemilu 2019

Disektor ekonomi pun PDRB yang hanya 8 persen belum mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Cimahi. Ekonomi Cimahi dengan PDRB sekitar 8 persen tersebut hanya bergerak di sektor makro, khususnya di industri. Pendapatan Asli Daerah Cimahi pun belum bisa terus bergerak karena persoalan  keterbatasan yang ada.

“Pemkot Cimahi harus melakukan efisiensi anggaran dan digeser untuk pengembangan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan. Adanya technopark di Cimahi juga belum bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, karena tak hanya melakukan inkubasi saja tetapi juga harus bisa mendukung akses  permodalan dan pemasaran produk UKM yang ada,” jelasnya.

Baca Juga : Hasil Sementara Pilpres di Cimahi dan KBB:Prabowo-Sandi Unggul Jauh dari Jokowi-Ma'ruf Amin

Lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi harus dilakukan peribahan oleh Pemerintah RI, sehingga secara wilayah Cimahi bias bertambah. Dengan adanya UU pembentukan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, keduanya harus dirubah dan yang memiliki kewenangan adalah pemerintah RI.

“Cimahi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saya yakin pemerintah pusat dan provinsi  melihat persoalan ini untuk merevisi Undang-undang untuk masa depan Kota Cimahi , tinggal dilakukan terobosan-terobosan dan lobi lobi politik,” pungkasnya. 

Baca Lainnya