Selasa, 17 April 2018 13:44

Ingin jadi Walikota/Bupati? Siapkan dana Rp 20-30 Miliar!

Reporter : Jumadi Kusuma
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (17/4/18).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (17/4/18). [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Rata-rata biaya pilkada bupati atau wali kota sekitar Rp 20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon rata-rata Rp 7-9 miliar, demikian pernyataan Wakil Ketua kpk, Basaria Panjaitan saat acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (17/4/18).

"Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30% dari nilai proyek atau diijon dari SKPD," katanya sambil menegaskan KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu, agar tidak terjadi conflict of interest.

Baca Juga : Forum KBB: Isu Agama Rentan Dipolitisasi Pada Pilkada Serentak 2018

Menurutnya, tuntutan kepada paslon untuk jujur dan berintegritas, didasari kenyataan hingga saat ini tercatat 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota atau wakilnya terjerat kasus korupsi. "Jadi, pemimpin terpilih di Jawa Barat jangan sampai masuk grup ini," sebutnya.

Hal senada juga dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, para kepala daerah harus menandatangani Pakta Integritas dengan hati.

Baca Juga : Pemkab Bandung Barat Targetkan 80% Warga Berpartisipasi pada Pilkada 2018

"Kalau tidak tulus, bisa kejadian pagi-pagi menandatangani Pakta Integritas dan sorenya ditangkap KPK," ujarnya.

Dikatakan Tjahjo, harus ada perhatian khusus terhadap tiga hal penting, yang selama ini bisa menjadi sumber masalah yakni perencanaan anggaran, APBD, dan perizinan. Sampai sekarang tercatat 89 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum karena persoalan tersebut. Selain itu 357 anggota DPRD dan SKPD juga berurusan dengan perencanaan anggaran.

Baca Juga : Calon Kepala Daerah yang Terpilih harus jadi Negarawan 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan, fase penting dalam pilkada adalah penegasan integritas paslon dan profesionalisme. "Jangan kejadian lagi OTT di Jawa Barat," tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat melaporkan, kegiatan pembekalan dihadiri 116 calon, terdiri atas 4 paslon Gubernur dan 52 paslon Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. Ia juga berharap forum ini menyempurnakan salah satu syarat pencalonan yang belum tuntas, yakni LHKPN.

"Mudah-mudahan bisa sagera disampaikan ke KPU, minimal H-30 sebelum pencoblosan," pungkasnya.

Baca Lainnya