Kamis, 11 April 2019 18:31

H-6 Pencoblosan Pemilu, Panwascam Sindangkerta Ramai-ramai Ancam Undur Diri

Reporter : Fery Bangkit 
Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha 
Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha  [ferybangkit]

Limawaktu.id - Diberhentikannya Iman Firmansyah sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sindangkerta diprotes Anggota Panwascam lainnya. Bahkan, mereka mengancam akan mundur massal dari jabatannya masing-masing. 

Ancaman mundur itu dilakukan mulai dari staf Panwascam Sindangkerta, Kepala Sekretariatan Panwascam KBB beserta staf enam orang. Selain itu, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) sebanyak tujuh orang, pengawas pemungutan suara dari 11 desa di Kecamatan Sindangkerta yang jumlahnya bisa mencapai 150- 200 orang. 

Baca Juga : Pemilu 2019 di Cireundeu: Caleg 'Jual Diri, Lalu Umbar Janji Kosong'

Staf Pelaksana Panwascam Sindangkerta, Acep Wahyudin (35) menjelaskan, aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes akibat tindakan sewenang-wenang komisioner Bawaslu KBB yang memberhentikan Ryan Firmansyah. Pernyataan ancaman mundur disertakan dalam surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp6.000. 

"Ancaman ini karena kami protes atas perbuatan komisioner Bawaslu KBB yang telah memberhentikan Ketua Panwascam tanpa alasan jelas dan surat peringatan dulu," kata Acep Rabu (10/4/2019). 

Baca Juga : Ais Pangampih Kampung Adat Cireundeu:Jangan Golput!

Berdasarkan informasi, Ketua Panwascam Sindangkerta Iman Firmansyah diberhentikan Bawaslu KBB melalui rapat pleno pengambilan keputusan perkara kode etik nomor : 001/TM/APKE/BWS Kab.Bandung Barat/III/2019 tanggal 4 April 2019 yang ditandatangani Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha pada 5 April 2019. Diduga munculnya surat itu karena telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh jajaran Panwascam Sindangkerta.

Terkait hal ini, Iman Firmansyah mengaku jika pada 29 Maret 2019 menerima undangan surat dari Bawaslu KBB untuk dimintai klarifikasi. Seluruh jajaran Panwascam Sindangkerta berjumlah 22 orang diinterogasi oleh komisioner Bawaslu dan staf, tentang adanya pertemuan guru honor di rumah ketua salah satu organisasi di KBB di kawasan Ranca Samping Sindangkerta. Bahkan disebutkan ada video yang mengarahkan dirinya kepada salah seorang caleg.

Baca Juga : Tak Menunggu Masa Tenang, Caleg Hanura Kanda Kurniawan Inisiatif Bersihkan Alat Kampanye 

Surat pernyataan ancaman mundur Staf Panwascam 

"Katanya ada video saya yang mengarahkan salah seorang caleg, terus ada dugaan lagi calon pengawas TPS soal aliran dana dari caleg. Saya tidak tahu caleg yang mana? Kalau memang saya melanggar tolong buktikan seperti apa," tanyanya.
 
Dia mengaku tidak terima dengan pemberhentian itu. Melalui kuasa hukum Nanang Fargan dan Patner, dia akan melaporkan pemberhentian tiba-tiba itu ke Bawaslu Jabar. Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana melaporkan persoalan ini ke Bawaslu RI untuk meminta penangguhan surat pemecatan. 

Alasannya mengingat hari H pencoblosan sudah dekat, sehingga jika ancaman mundur anggota Panwascam Sindangkerta terjadi dikhawatirkan akan mengganggu jalannya Pemilu. "Saya juga berencana akan melapor ke Bawaslu RI, Kamis (11/4/2019), untuk meminta penangguhan SK pemecatan. Khawatirnya kalau semua anggota Panwascam mundur, pemilu di KBB bisa terganggu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB), Cecep Rahmat Nugraha menjelaskan apa yang menjadi alasan sehingga Ketua Panwascam Sindangkerta, Iman Firmansyah diberhentikan. Pihaknya tidak mungkin tanpa alat bukti dan alasan jelas termasuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, jika tidak ada laporan terkait pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
 
"Dasar dari pemecatan Ketua Panwascam Sindangkerta, Iman Firmansyah, karena adanya pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya," kata Cecep.

Dia menegaskan jika sanksi dari pelanggaran kode etik ini ialah pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan. Ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan cukup fatal dan itu dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada di Bawaslu. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu alat bukti berupa video, proses klarifikasi, hingga diputuskan dalam pleno, Iman Firmansyah terbukti melanggar kode etik.

Menurutnya, tindakan pelanggarannya sudah viral beredar di masyarakat. Yakni terkait pertemuannya dengan guru honor, hingga ada anggapan bahwa pengawas pemilu di Sindangkerta sudah tidak netral dan berpihak pada salah satu peserta pemilu. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu untuk mengambil langkah tegas demi jaga integritas Bawaslu.

"Langkah tegas memang harus diambil, tujuannya agar integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus netral dan tidak ada keberpihakan kepada siapapun dalam pemilu," tandasnya.

Terkait dengan ancaman mundur massal yang akan dilakukan jajaran sekretariat Panwascam Sindangkerta, Cecep menyebutkan kondisi saat ini di Sindangkerta solid. Bahkan kemarin pun sudah ada klarifikasi dan ralat melalui surat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat Panwascam Sindangkerta bahwa rencana mundur tidak akan terjadi. 

"Sudah diralat oleh Kasek Sindangkerta terkait ancaman pengunduran para pengurus. Jadi tidak akan ada rencana itu (mundur massal) karena semuanya sudah kondusif," pungkasnya.

Baca Lainnya