Limawaktu.id - Sebanyak 12 wilayah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun ini. Pemilihan kemungkinan akan dilaksanakan Oktober mendatang.
"Tinggal tanggalnya saja yang belum ditentukan. Bulannya, kayaknya Oktober. Kami kan untuk anggaran dan segala macam sudah siap, tinggal hari saja," kata Aa Umbara di Cisarua, Rabu (3/7/2019).
Terpisah, Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB Rambey Solihin mengatakan, proses Pilkades memerlukan waktu sekitar enam bulan. Proses itu dari mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, hingga pelantikan.
"Saat ini kami sedang dalam tahap persiapan. Kami ingin, pada 2020 itu penyusunan APBDes sudah tidak ada lagi kendala. Jadi, kepala desa terpilih sudah bisa mempertanggungjawabkannya," tuturnya.
Rambey menyebutkan, pilkades serentak tahun ini akan dilaksanakan di 112 desa, yang masa bakti kepala desanya habis pada tahun 2018 dan 2019 ini. "Namun, masih ada beberapa desa yang saat ini kepala desanya masih menjabat. Jadi, bulan ini masih ada kepala desa yang belum berhenti," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan anggaran yang berjumlah sekitar Rp 26 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 112 desa. "Per pemilih dianggarkan Rp 15.000. Bentuk anggarannya itu dari bantuan keuangan Pemkab Bandung Barat," katanya.
Anggaran tersebut, terang dia, termasuk untuk honorarium panitia tingkat desa dan kebutuhan logistik pilkades, seperti bilik suara dan surat suara. Anggaran itu pun sudah untuk biaya pengamanan yang melibatkan unsur TNI/Polri. Dalam hal ini ialah hibah untuk Polres Cimahi dan Kodim 0609/Kabupaten Bandung.
Selain anggaran dari bantuan keuangan Pemkab Bandung Barat itu, Rambey menambahkan, Dinas PMD pun menyiapkan anggaran khusus untuk kelancaran pilkades serentak. Nilainya, kata dia, ialah sekitar Rp 1,8 miliar.
"Anggaran dari Dinas PMD itu untuk fasilitasi penyelenggaraan pilkades. Buat pelaksanaan pilkades ini kan ada panitia dari tingkat kabupaten juga. Jadi, panitia di tingkat desa itu ada bantuan keuangan tadi, sedangkan anggaran untuk panitia tingkat kabupaten dari Dinas PMD," pungkasnya.
