Jumat, 23 Februari 2018 18:06

Forum KBB: Isu Agama Rentan Dipolitisasi Pada Pilkada Serentak 2018

Reporter : Jumadi Kusuma
​FGD Forum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (FKBB) tentang Kerentanan Isu Agama Jelang Pilkada.
​FGD Forum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (FKBB) tentang Kerentanan Isu Agama Jelang Pilkada. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Forum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (FKBB) mempertanyakan kehadiran negara dan aparat penegak hukum dalam kasus-kasus Intoleransi. Polisi seperti bersikap gamang dalam menangani kelompok intoleran, demikian gugatan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh FKBB yang didampingi LBH Bandung bertempat di Kampung Nagrak Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, beberapa waktu lalu.

"Seringkali terjadi pihak minoritas yang menjadi korban kebrutalan kelompok intoleran dan dipaksa untuk mengalah atau diminta membubarkan diri dengan alasan untuk menghindari konflik. Padahal kegiatan yang dilakukan adalah murni kegiatan ibadah yang pelaksanaannya dijamin oleh Konstitusi. Mengapa justru kelompok intoleran yang dibela aparat polisi", tandas Rd. Dhiat Sukmana.

Baca Juga : Makna Hari Kasih Suara 2018 Dimata Kepala Kesbang Kota Cimahi

Acara FGD tersebut sebagai tindak lanjut Deklarasi Forum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (FKBB) di Bogor pada November 2017 lalu yang dihadiri oleh perwakilan ormas keagamaan seperti JAI, IJABI, ABI, GKP, GKI, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Sunda Wiwitan. Dipandu oleh Direktur LBH Bandung Willy Hanafi dan Tim Advokasi Harold.

Diakhir acara FGD, LBHB dan FKBB sepakat untuk membangun jaringan koalisi guna menghadapi ancaman dari kelompok intoleran, diantaranya harus mempunyai Tim Siber untuk menangkal sebaran hoaks isu SARA, setiap komunitas harus punya sistem pengamanan mandiri, membentuk poros tengah untuk menghadang gerakan radikalisme.

Baca Juga : Rawan Konflik, Mendagri Usulkan Pejabat Gubernur Jabar dan Sumut dari Polri

Dalam menghadapi PILKADA, PEMILU dan PILPRES, Forum KBB tidak menjadi partisan salah satu partai politik, namun memiliki kebebasan untuk menjadi pemilih rasional, berhati nurani, dan terukur dalam menentukan pilihan serta menjalin komunikasi dan kordinasi dengan aparat penegak hukum, dan aktif melaporkan jika menemui gejala intoleransi di daerah masing-masing.

Baca Lainnya