Limawaktu.id,- Sejauh ini, pemasangan propaganda politik pada tiang listik dan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pohon sulit untuk dibendung di Kota Cimahi.
Meski sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Keteriban Umum, namun nyatanya realisasi di lapangan berbanding terbalik dengan isi-isi Perda.
Bukan berkurang, atau bahkan menghilang, propaganda politik, khususnya yang bergambar para elit politik malah semakin bertambah.
Hal itu terlihat ketika ada seseorang yang tengah memasang propaganda politik bergambar salah seorang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta dibumbui salah seorang Anggota DPRD Kota Cimahi.
Sebut saja namanya (HW). Saat ditemui di sepanjang Jalan Mahar Martanegara, ia tengah melakukan pemasangan propaganda politik. Pria yang berasal dari Margaasih, Kabupaten Bandung itu mengaku hanya disuruh.
"Ada yang nyuruh. Ini sampingan aja. Ada anggota dewan yang nyuruh," ujar saat ditemui, Sabtu (25/3/2018).
Dikatakannya, ia baru tiga kali diperintahkan untuk memasang propaganda politik. Bayaran yang ia terima pun berbeda. Tergantung banyaknya alat yang di pasang.
"Biasanya 60 lembar itu Rp 100. Tapi untuk berdua," bebernya.
Ditegaskannya, pemasangan propaganda politik yang ia kerjakan sama sekali tidak berkaitan dengan aksi keberpihakan terhadap salah satu figur. Pekerjaan itu hanyalah sampingan, dari pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek.
"Ini sampingan. Kalau ada yang nyuruh partai apapun, iya saya kerjakan. Lumayan buat nambah penghasilan," tuturnya.
Sebagai tukang ojek, penghasilan yang HW dapat per harinya pun bervariasi. Kadang Rp 70, bisa juga hanya Rp 40 ribu.
Berdasarkan pantauan pada Sabtu (25/3/2018), propaganda politik bergambar para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat semakin semerawut. Tiang lsitik, PJU dan pohon menjadi sarana favorit untuk dipasang. Bahkan, yang tertempel pada pohon dipaku permanen.
Hal itu jelas-jelas melanggar Perda. Selain itu, tentunya menjadi sampah visual, karena mengurangi keindahan Kota Cimahi.
