Jumat, 26 Januari 2018 14:49

Dr. Muradi UNPAD: Perwira TNI-Polri Dimungkinkan Jabat Pj Gubernur Dengan Pertimbangan Strategis

​Dr. Muradi, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.
​Dr. Muradi, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. [Limawaktu]

Penulis: Dr. Muradi, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Perdebatan tentang boleh tidaknya perwira polri menjadi Pejabat (Pj) gubernur harus dilihat dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Penekanan ini menjadi memungkinkan dilakukan manakala posisi untuk pengisian Pj Gubernur tersebut tidak sepenuhnya diisi oleh unsur petinggi di kemendagri. Sehingga menjadi memungkinkan diambil dari unsur diluar kemendagri, seperti kejaksaan, Polri ataupun tni dan lain sebagainya. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 101, dan Permendagri nomor 1 tahun 2018 pasal 4 dan pasal 5.

Pada Pilkada 2015 yang mana saat itu ada dua perwira dari TNI dan Polri menjabat sebagai Pj Gubernur di Aceh dan Sulawesi Barat, yang saat itu berbasis pada potensi konflik dikedua daerah tersebut, sehingga diharapkan ada koordinasi yang lebih mudah dibandingkan jika dijabat oleh yang bukan dari unsur institusi keamanan.

Baca Juga : Ada yang Berubah pada Pilkada Serentak 2018 & Pemilu 2019

Bila mengacu pada perundang-undangan yang terkait TNI atau Polri, baik Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri maupun Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang mana penekanannya lebih pada keterlibatan dalam politik praktis.

Namun jika dilihat lebih detail, keberadaan untuk mengisi jabatan sebagai pejabat kepala daerah tersebut dimungkinkan karena penekanannya pada pelayanan sebagai kepala daerah. Apalagi bukan tanpa masalah saat Pj Gubernur diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi permasalahan tersendiri, karena adanya interaksi yang bersifat tidak netral.

Baca Juga : FAGI Himbau Guru PNS Netral Pada Pilkada 2018

Berkaca pada pengangkatan Pj Gubernur dari unsur Polri dan TNI pada Pilkada 2015 lalu, maka penetapan perwira Polri menjadi Pj Gubernur menjadi dimungkinkan dengan pertimbangan strategis, yakni kedua provinsi tersebut berpotensi konflik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Bawaslu, KPU, Kemendagri dan juga internal Polri maupun TNI sendiri. Apalagi dalan peraturan yang ada, kali ini makin kuat pijakannya dibandingkan saat 2015 lalu.

Ada tiga pertimbangan strategis yang menjadi pijakan bagi kemendagri utk menempatkan perwira Polri menjadi Pj Gubernur, yakni:

Baca Juga : Ketum SMSI Berkomunikasi dengan Menkominfo tentang Mitigasi Hoax Pilkada 2018

Pertama, pencegahan kemungkinan konflik dari pelaksanaan pilkada. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan respon yang lebih efektif dan baik dalam memposisikan potensi konflik tersebut menjadi tidak terjadi atau minimalisir.

Kedua, penegasan netral dalam pelaksanaan pilkada, yang mana potensi adanya ketidaknetralan akan mengganggu kualitas pelaksanaan pilkada. Sejak awal potensi konflik di Sumatera Utara dan Jawa Barat yang calonnya ada yang berasal dari unsur TNI atau Polri, maka perlu penegasan dari Pj Gubernur untuk tetap menjaga jarak dan pelayanan ke warga agar tidak terganggu.

Ketiga, pertimbangan strategis lainnya adalah penekanan bahwa kemendagri ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada harus menjadi ajang melakukan kontrak baru antara publik dengan para kandidat dengan suasana tanpa paksaaan. Sejauh ini dalam bacaan kemendagri, kemungkinan hal tersebut sulit dilakukan jika berasal dari unsur sipil kemendagri.

Karenanya harus dilakukan dalam perspektif lain. Belajar dari Pilkada 2015, keberadaan Pj Gubernur dari unsur TNI dan Polri di Aceh dan Sulawesi Barat relatif berjalan dengan baik. Dalam kondisi tertentu dan pertimbangan strategis dimungkinkan dilakukan pada Pilkada 2018 yang juga memiliki pertimbangan yang kurang lebih sama.

Baca Lainnya