Kamis, 10 Oktober 2019 11:23

DPRD Cimahi Suka Kunker Awal Periode, Pengamat Sampai Khawatir

Reporter : Fery Bangkit 
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unjani Cimahi, Arlan Sidha
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unjani Cimahi, Arlan Sidha [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Kinerja DPRD Kota cimahi mendapat sorotan dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha. Ia menyayangkan sikap yang katanya wakil rakyat itu sudah lebih dari sekali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker). Padahal, baru sebulan lebih dilantik.

"Harusnya bicara dulu pekerjaan rumah, jangan dulu bicara Kunker. Ini yang disayangkan," kata Arlan saat ditemui di Unjani Cimahi, Jalan Terusan Sudirman, Kamis (10/10/2019). Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 sendiri masih didominasi wajah lama. Hanya ada sekitar 12 orang yang notabenya pendatang baru yang menjadi wakil rakyat di Kota Cimahi.

Anggota DPRD Kota Cimahi Periode 2019-2024 Ketika Tengah Menggelar Rapat Paripurna

Menurut Arlan, seharusnya Anggota DPRD lama bisa menjadi contoh bagi anggota baru. Sebab mereka sudah paham ritme pekerjaan sebagai legislator. Alangkah lebih bijaknya, kata dia, antar anggota yang baru dan lama itu berbicara seputar pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan oleh periode sebelumnya.

Ketika sudah mendalami permasalahan dan menyelesaikan pekerjaan, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertunda dan fungsi pemerintahan lainnya, baru para wakil rakyat berpikir seputar Kunker.

"Kunker itu penting ketika banyak persoalan di Kota Cimahi. Ini belum tentu Kunker-nya sesuai permasalahan di Cimahi. Ini Semacam gak jelas kunker-nya," ujarnya. Ia khawatir, 'doyan' Kunker DPRD Kota Cimahi diawal periode ini malah akan memunculkan stigma negatif dari masyarakat.
"Khawatir saya DPRD Cimahi dicap dewan Kunker. Hanya dianggap buang anggaran, mubazir," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Cimahi sudah menggelar Kunker ke wilayah Jawa Tengah dalam waktu yang berdekatan untuk membahas seputar komisi, tata tertib, kode etik dan standar pelayanan minimal.

Baca Lainnya