Sabtu, 30 Januari 2021 11:25

Djamu : Pemerintah dan DPR Miliki Hak 'Veto' Bahas Undang-undang

Reporter : Bubun Munawar
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggelar rapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggelar rapat [net]

Limawaktu.id,-Kemendagri menegaskan bahwa Pemerintah akan tetap konsisten dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengungkapkan, Kemendagri berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 merupakan amanat UU yang perlu dilaksanakan, dan dievaluasi usai pelaksanaannya." terangnya, usia pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jum'at (29/1/2021).

Pihaknya berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu. Tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan-alasan sosiologis, dan ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Pemerhati Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudi mengatakan, Pilkada Cimahi dan daerah lainnya yang menurut RUU akan digelar tahun 2022, maka dengan penolakan Pemerintah terhadap RUU ini, Pilkada tetap digelar tahun 2024.

“Dalam konteks ketatanegaraan kita Pemerintah dan DPR memiliki “hak Veto”. Apabila Pemerintah maupun DPR mengajukan RUU untuk dibahas dan disepakati bersama, dan apabila ditolak salah satu pihak, maka RUU ini menjadi batal dibahas”, ungkapnya, Sabtu (30/1/2021).

Menurut dia, akhirnya khusus Pilkada, tetap mengacu pada UU No.10 Tahun 2016, dimana Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Tahun 2024.

Mengingat masa jabatan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi periode saat ini akan berakhir pada tahun 2022, maka sesuai dengan ketentuan akan ditentukan Penjabat Walikota Cimahi yang ditunjuk dari Pejabat Pemda Provinsi Jabar sampai dengan tahun 2024.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan maka ditetapkan Pejabat Wali Kota sampai pelaksanaan Pilkada 2024," pungkasnya.

Baca Lainnya