Kamis, 21 September 2017 15:44

Diskualifikasi Calon Oleh Bawaslu, Harus Diawasi

Reporter : Jumadi Kusuma
Dr. Wawan Gunawan, Pengamat Politik Unjani
Dr. Wawan Gunawan, Pengamat Politik Unjani [limawaktu dok]

Limawaktu.id - Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) mendiskualifikasi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya rekomendasi dari Bawaslu wajib dan harus dilaksanakan keputusannya oleh KPU.

Pengamat Politik Universitas Jendral Achmad Yani (UNJANI) Dr. Wawan Gunawan yang ditemui di Kampus UNJANI Cimahi menjelaskan, secara normatif KPU KBB harus melaksanakan keputusan itu sebagai regulasi yang sah dan sudah berlaku.

“Mekanisme regulasi itu sudah benar karena tidak mungkin ngeupeul ngahuapan maneh, artinya tidak mungkin Bawaslu merekomendasikan sekaligus memutuskan, harus ada pembagian mekanisme keputusan berdasarkan strukur hukum,” katanya, Rabu (20/9).

Dikatakan Wawan, terkait kontrol terhadap Bawaslu, idealnya adalah pemilik kedaulatan yaitu rakyat, namun problemnya apakah tingkat kecerdasan rakyat sudah setara dengan para pengambil kebijakan?

Sebagai contoh di Jawa Barat tingkat pendidikan secara umum rendah, SMP pun gak tamat jika ukurannya pendidikan. Jadi yang paling mungkin mengontrol Bawaslu adalah masyarakat terdidik yaitu kampus yang memiliki otoritas keilmuan, konsep, teori sebagai pisau analisis atau bahan untuk mengkritik jika Bawaslu menyimpang tidak sesuai aturan.

Pelanggaran yang bisa dijadikan dasar diskualifikasi oleh Bawaslu adalah politik uang (money politic) yang dilakukan paslon secara tersruktur, sistematis dan massif (TSM), sesungguhnya sulit dibuktikan.

“Parameter terstruktur, sistematis dan massif itu apa dan bagaimana? harus ada kriteria yang lebih kongkret dan rinci,” tandasnya. (jk)

Baca Lainnya