Selasa, 13 Maret 2018 12:05

Debat Publik Pilgub Jabar: Demiz Ditanya Soal Izin Meikarta

Reporter : Jumadi Kusuma
Demiz menjelaskan bahwa masalah Meikarta secara teknis adalah tanggungjawab Pemkab Bekasi dan kontribusi Meikarta untuk pembangunan.
Demiz menjelaskan bahwa masalah Meikarta secara teknis adalah tanggungjawab Pemkab Bekasi dan kontribusi Meikarta untuk pembangunan. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Isu Meikarta mengemuka pada Debat Publik Pilgub Jabar 2018, saat Anton Charliyan mempertanyakan inkonsistensi Pemprov Jabar yang awalnya menolak memberikan izin akan tetapi pada akhirnya mengizinkan.

Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Deddy Mizwar (Demiz) yang juga wagub petahana. Menjawab pertanyaan Anton, Demiz menjelaskan alasan pemberian izin.

"Kita tolak adalah pembangunan Kota Metropolitan 500-2000 hektare, yang kami izinkan adalah 84,6 hektare yang sudah ditentukan oleh gubernur tahun 1994. Yang kami tolak metropolitan, yang 500 hektare tidak keluar karena soal tata ruang yang tidak memungkinkan. Jadi mohon dimengerti", katanya.

Sementara itu Tb. Hasanuddin mencecar Dedi Mulyadi Cawagub Demiz terkait tidak adanya transparansi pemprov kepada publik.

Dedi berdalih bahwa masalah Meikarta secara teknis adalah tanggungjawab Pemkab Bekasi dan kontribusi Meikarta untuk pembangunan.

"Kewenangan teknis dari izin lokasi Meikarta ada di Kabupaten Bekasi. Seharusnya bukan izinnya, tapi membangun keadilan sosial. Dia menghasilkan pajak Rp 1 triliun. Pajak itu harus membangun kampung-kampung kumuh di Bekasi", jawabnya.