Jumat, 20 Juli 2018 11:05

Dana Bantuan Parpol Kuras Rp 1 Miliar APBD Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [pixabay]

Limawaktu.id, - Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Cimahi menyebutkan, setiap tahun pihaknya harus mengeluarkan anggaran hingga Rp 1 miliar untuk kebutuhan dana bantuan partai politik (parpol) di Kota Cimahi.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi itu diperuntukan bagi 10 parpol pemilik suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Ke-10 parpol itu adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura.

"Sekitar Rp 1 miliar untuk semua parpol. Per suara itu Rp3.000. Besaran (diterima parpol) tergantung suara Pileg," terang Totong Solehudin, Kepala Kesbang Kota Cimahi saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Jum'at (20/7/2018).

Dikatakan Totong, yang menerima dana bantuan parpol di atas Rp 100 juta hanya empat partai. Salah satunya PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pileg Pemilu 2014. Sedangkan sisanya Rp 100 juta ke bawah, sesuai raihan suara.

Untuk bantuan dana parpol tahun 2018 ini, lanjut Totong, pihaknya belum bisa mencairkannya. Sebab, semua parpol yang tercatat di Kesbang belum mengajukan proposal bantuan dana hibanya.

Menurut Totong, saat ini semua parpol masih berkutat dengan pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) dana bantuan parpol tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kewajiban pelaporan dana baru beres di BPK. Lpj itu harus diperika BPK," tegasnya.

Biasanya, kata Totong, pemeriksaan Lpj bantuan dana parpol oleh BPK dilakukan periode Februari-April. Jika dalam waktu dekat ini persyaratan, seperti surat dari BPK sudah tuntas, maka Agustus semua parpol sudah bisa mengajukan dana bantuan parpol.

"Kalau lebih cepat Lpj ke BPK, saya kira mereka lebih cepat lagi mengajukan. Supaya lebih cepat proses," kata Totong.

Diakui Totong, bahwa pengajuan dana bantuan parpol kerap tidak tepat waktu. Hal itupun disayangkan pihaknya. Untuk itu, dia menghimbau bagi semua parpol agar membuat persiapan yang matang terkait pengajuan maupun pelaporan bantuan dana parpol.

"Jadwal harus dipersiapkan lebih cepat. Kalau persyaratan lengkap dan prosedur ditempuh tak ada alasan melama-lamakan bantuan, apalagi sudah diperiksa BPK," imbuhnya.

Ditegaskan Totong, dana bantuan parpol wajib diserahkan kepada parpol. Dana bantuan itu harus digunakan partai untuk kegiatan yang positif, seperti kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat.

"Kewajiban pendidikan politik ada di parpol," tandas Totong.

Baca Lainnya