Jumat, 28 Desember 2018 14:38

Catat!Parpol Harus Serahkan LPSDK Paling Telat 2 Januari

Reporter : Fery Bangkit 
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia. [Net]

Limawaktu.id - Seluruh Partai Politik (Parpol) yang berbasis di Kabupaten Bandung diminta tepat waktu untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana Kampanye ke KPU paling lambat 2 Januari 2019.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menjelaskan, dari 15 parpol peserta Pemilu yang ikut berkontestasi pada hajatan demokrasi 2019 di Kabupaten Bandung, baru empat Parpol yang telah menyampaikan laporan penerimaan dana untuk kegiatan kampanye.

Baca Juga : Viral Video Aa Umbara Minta Dukung untuk Pencalegan Anaknya, ini Respon Guru Honorer

"Padahal masa kampanye sudah berlangsung sejak 23 September 2018 dan akan berlangsung hingga 13 April 2019. Di lapangan banyak parpol termasuk didalamnya para caleg telah membuat aneka Alat Peraga Kampanye (APK), tapi laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya masih nol, jelas tidak sinkron," kata Hedi kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).

Hedi mengingatkan, peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Sumbangan dana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak melebihi batasan jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Baca Juga : Diduga Kampanyekan Anak dan Adiknya, Aa Umbara Terancam Pidana 3 Tahun

Batasan sumbangan dana kampanye untuk partai politik yang bersumber dari perorangan maksimal Rp 2,5 miliar, dari kelompok Rp25 miliar dan Rp 25 miliar bagi badan usaha non pemerintah.

Fokus Bawaslu dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ini antara lain seputar kepatuhan laporan, kelengkapan administrasi penyumbang, publikasi laporan di laman KPU, sumbangan tidak melebihi batas dan penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.

Sumber dana kampanye untuk pemilihan DPR maupun DPRD itu bisa berasal dari parpol peserta pemilu dan caleg itu sendiri serta sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain. Sumbangan yang sah itu bisa dari perseorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah.

Baca Lainnya