Senin, 4 Maret 2019 14:44

Catat! Ini Parpol di Cimahi yang 'Acuh' Berikan Tembusan Pelaksanaan Kampanye ke Bawaslu

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [net]

Limawaktu.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti minimnya kesadaran sejumlah Partai Politik (parpol) yang acuh terhadap surat tembusan kampanye para Calon Anggota Legislatif (Bacaleg).

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengungkapkan, beberapa Parpol di Kota Cimahi yang tak pernah memberikan surat tembusan kampanye itu adalah Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga : Dijaga Ketat Polisi Bersenjata, Surat Suara Pemilu 2019 Tiba di Kota Cimahi

"Kalau yang belum pernah sama sekali itu Gerindra, PPP, PAN dan PKB. Hanura minim. Kalau yang lain sudah tertib," ungkapnya saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang, Senin (4/3/2019).

Pelaksanaan kampanye Pemilu 2019, termasuk Pileg sudah berlangsung sejak 23 September 2018, dan berakhir pada 13 April mendatang. Artinya, selama lima bulan pelaksanaan kampanye, beberapa partai tercatat itu tak pernah memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye.

Baca Juga : Dikirim Bertahap, Segini Surat Suara Pemilu 2019 yang Baru Tiba di Kota Cimahi

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 27 yang mengatur seputar kampanye terbatas. Petugas kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

"Mestinya 7 hari sebelum pelaksanaan (kampanye) sudah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi dan tembusan KPU dan Bawaslu Kota Cimahi," tegas Jusapuandy.

Baca Juga : KPU Kota Cimahi Masih Bingung Lokasi Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019

Memang dalam aturan itu, Bawaslu tak bisa memberikan sanksi pembubaran pelaksanaan kampanye kepada Parpol yang tak memberikan surat tembusannya. Kecuali, jika pelaksanaan kampanye itu menimbulkan potensi kerawanan. Tapi tetap saja surat tembusan itu harus sampai ke Bawaslu.

"Kalau ketemu (kampanye) di lapangan, tapi tanpa surat tembusan paling kita tegur. Sekiranya mengancam itu bisa dibubarkan," ucapnya.

Menurut Jusapuandy, surat tembusan pelaksanaan kampanye itu sangat penting. Pasalnya, itu menjadi salah satu dasar legalitas mereka melakukan kampanye dan acuan bagi Bawaslu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

"Risikonya ketika tak ada surat pemberitahuan itu contohnya, jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti ada penolakan masyarakat, itu gak bisa dilaporkan karena kegiatannya (kampanye) juga tak dilaporkan," ujarnya.

Jusapuandy mengklaim, pihaknya sudah sering memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada semua Parpol, khususnya yang tercatat belum pernah memberikan surat tembusan. Menurutnya, kebanyakan kurang mengerti terkait regulasinya.

"Teguran sudah beberapa kali kita sampaikan. Kebanyakan kita panggil," katanya. 

Baca Lainnya