Rabu, 10 Oktober 2018 17:31

Caleg Tak Mampu Raih Suara di Pileg, Golkar Siap Beri Sanksi

Reporter : Iman Mulyono
Dedi Mulyadi Saat Memberikan Keterangan Kepada Sejumlah Wartawan Di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.
Dedi Mulyadi Saat Memberikan Keterangan Kepada Sejumlah Wartawan Di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung. [Istimewa/limawaktu]

Limawaktu, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas pada kadernya yang maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sebab, Golkar tak memperbolehkan Calon Legislatif (Caleg) maju kembali jika tidak mampu meraih target suara.

Ketua DPD Partai Golkar, Dedi Mulyadi menyatakan, sesuai aturan yang telah ditetapkan, seluruh kader wajib mendapat suara minimal 0,1% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Apabila terdapat kader yang kembali mencalonkan, tetapi tidak dapat meraih target suara tentu akan diberhentikan.

"Misalnya caleg di Kabupaten Bandung penduduknya 3 juta, berarti minimal harus bisa meraih 3.000 suara," kata Dedi di Kantor DPD Golkar, Jalan Marta Negara, Bandung, Rabu (10/10).

Dikatakan dia, instruksi tersebut berlaku bagi seluruh kader yang kembali menjadi Caleg di tingkat DPRD provinsi serta kabupaten/kota maupun DPD RI. Jika gagal meraih target suara, tegas Dedi, dirinya menyatakan Caleg tersebut tidak diperbolehkan maju kembali pada Pileg berikutnya.

"Selain itu, Caleg yang gagal dan tercatat sebagai pengurus akan diberhentikan dari kepengurusan partai dan tidak lagi diperkenankan menjadi pengurus partai di tahun berikutnya," kata dia.

Aturan dan komitmen yang telah disepakati seluruh pihak tersebut, lanjut Dedi, merupakan tolok ukur bagi para kader yang akan menjadi pengurus maupun maju sebagai Caleg dari Partai Golkar. Dirinya menyebut, aturan dan komitmen dibuat berkaca pada banyaknya aktivitas yang tak memiliki basic pemilih.

"Di sinilah ukurannya sekarang. Jadi ukuran dia seorang politisi adalah Pileg karena Caleg itu harus dekat dengan masyarakat. Kalau Caleg tidak dekat dengan masyarakat, buat apa ada pengurus yang tidak disukai masyarakat. Ini aturan dari sini," kata dia.

Diungkapkan Dedi, aturan tersebut juga dibuat agar memicu pengembangan Partai Golkar di Jabar. Menurut dia, aturan-aturan tersebut juga mendapat respon yang cukup baik dari seluruh kader Golkar di Jabar. Dedi menyebut tidak ada satu pun kader yang menolak aturan yang telah dibentuk Partai Golkar.

"Saya lihat mereka optimis. Masak pemilih satu juta, enggak dapat seribu, pasti bisa. Masak seorang pengurus dapat 0,1 persen saja enggak bisa, berarti bukan politisi, tapi pelawak. Itu ukuran politik," kata dia.

Baca Lainnya