Senin, 23 Juli 2018 13:21

Belasan Bacaleg dari Kalangan Kades di Kabupaten Bandung Belum Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Reporter : Fery Bangkit 
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung [limawaktu]

Limawaktu.id, - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Bandung menyebutkan, ada sekitar 20 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bandung yang mencalonkan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2019.

Namun, berdasasrkan penelitian dari Panwaslu Kabupaten Bandung, dari 20 kepala desa yang mendaftar, baru enam Kades yang sudah menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya.

Baca Juga : Hasil Verifikasi Bacaleg di Cimahi: dari Ijazah Hingga Surat Pengadilan

"Masalahnya, dari Bacaleg yang saat ini masih berstatus sebagai kepala desa dan perangkat serta BPD tersebut yang sama sekali tidak menyertakan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai kades. Ada waktu hingga 31 Juli 2018 bagi mereka untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan," kata Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung saat dihubungi, Senin (23/7/2018).

Secara keseluruhan, beber Hedi, tak sedikit Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Bandung Pasalnya, yang berprofesi kepala desa, perangkat desa dan profesi lainnya yang diatur Undang-undang belum mencantumkan surat pengunduran diri.

Baca Juga : Bacaleg di Kota Cimahi Terancam Dicoret, ini Alasannya

Pihaknya telah melakukan pengawasan dan penelitian terhadap sejumlah dokumen Bacaleg yang akan maju pada Pileg 2019 di Kab Bandung. Tak sedikit mereka yang mencalonkan diri tersebut merupakan kepala desa, perangkat desa, BPD hingga ASN.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk mengenali dan mempelajari profil para Bacaleg yang diusung 15 partai yang ada di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan ketentuan PKPU 20/2018 pasal 7 huruf k disebutkan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, ASN, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris BUMD/BUMD yang mencalonkan diri sebagai caleg harus mengundurkan diri.

Persoalan lainnya, masih banyak partai politik (parpol) yang tidak mengunggah data pencalonan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dari penelusuran Panwaslu dari 15 parpol yang mendaftarkan diri, baru lima parpol saja yang telah mengunggahnya. Sedianya data di Silon itulah yang akan ditampilkan KPU kepada publik agar bisa ikut memberikan saran dan tanggapannya.

"Kemudian kami juga masih menemukan ada parpol yang mengajukan Bacaleg yang belum lengkap atau keabsahan ijazah sekolahnya baik tingkat SMA ataupun S1 belum jelas. Atau masih ada juga Bacaleg yang belum melampirkan SKCK, surat keterangan jasmani, foto 4x6 hingga surat keterangan pengadilan," ungkap Hedi.

Menurut Hedi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sendiri telah menyodorkan fakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Isi pakta integritas itu antara lain meminta parpol memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI.

Yang paling menarik adalah Bawaslu meminta pimpinan parpol untuk tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD serta calon presiden dan wakil presiden. Kemudian tidak melakukan politik uang, tidak melakukan suap serta tidak mencalonkan anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang, terorisme dan kejahatan seksual.

"Jika tidak ada parpol yang mengusung bekas napi tiga kejahatan seperti korupsi, kejahatan seksual anak dan bandar narkoba, maka kemungkinan besar tidak ada sengketa pencalonan yang dipicu pencoretan karena bekas napi," ucapnya.

Disinggung PKPU 20/2018 yang bertentangan dengan UU No 7/2017 dan putusan MK yang memperbolehkan mantan napi berpolitik, Hedi menyarankan agar calon yang namanya nanti dicoret akibat aturan tersebut untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Pada intinya kami berharap semua parpol ikut menjaga kredibilitas dan citranya dimata rakyat untuk tidak mengusung mantan napi dengan kejahatan tersebut. Sebab, lembaga DPR maupun DPRD yang menurut beberapa survei dianggap sebagai lembaga paling korup harus dikikis," pungkasnya.

Baca Lainnya