Selasa, 24 April 2018 22:12

Bayang-bayang Potensi Black Campaign di Pilbup Bandung Barat 2018

Reporter : Fery Bangkit 
Acara sosialisasi Pilkada Serentak di Lembang Asri Resort, Kecamatan Parongpong, Selasa (24/4/2018).
Acara sosialisasi Pilkada Serentak di Lembang Asri Resort, Kecamatan Parongpong, Selasa (24/4/2018). [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat akan mengintensifkan pemantauan akun Media Sosial (Medsos) milik para calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi adanya black campaign (kampanye hitam) pasca adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Perindo dan PPP Optimis Paslon Emas Tetap Unggul di Pilbup KBB 2018

Ketua Panwaslu KBB Cecep Rahmat menegaskan, bagi mereka yang terbukti melakukan black campaign bisa dijerat hukuman pidana. Untuk akun medsos yang tidak terdaftar di KPU itu ranahnya ada di kepolisian.

"Black campaign ini dikhawatirkan terjadi dan semakin marak, apalagi setelah adanya kasus OTT oleh KPK," ucapnya di sela-sela acara sosialisasi Pilkada Serentak di Lembang Asri Resort, Kecamatan Parongpong, Selasa (24/4/2018).

Baca Juga : Jalan Berliku Paslon Emas Menuju Hari Pencoblosan 27 Juni 2018

Meskipun belum terjadi, kata Cecep, tapi potensi itu tetap ada mengingat proses kampanye masih panjang. Saat ini ada dua sampai tiga grup medsos yang memuat pernyataan-pernyataan yang menjurus ke arah black campaign.

Namun pihaknya belum dapat mengambil tindakan karena harus dikoordinasikan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Baca Juga : Tiga Paslon Bupati/Wakil Bupati Berebut Hati 1,5 Juta Warga Bandung Barat

"Nanti dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu akan disampaikan penindakan black campaign dalam medsos. Sebab kami hanya memiliki kewenangan melakukan penindakan sebatas pada akun tim sukses paslon yang terdaftar di KPU," tuturnya.

Cecep meminta, para pelaku politik di KBB bersikap dewasa dan taat pada aturan. Jangan memiliki niat mendiskreditkan paslon lain hanya untuk meraih kemenangan. Selain itu dirinya juga mengawasi politik uang atau money politics.

Baca Juga : Wakil Ketua DPC PDIP KBB Tetap Dukung Paslon Emas di Pilbup Bandung Barat 2018

Praktik dengan mengiming-imingi barang atau uang ini tak lagi rawan terjadi pada mendekati hari pencoblosan namun bisa terjadi dalam setiap tahapan pilkada.

"Kalau dulu money politics kerap dilakukan menjelang hari pencoblosan yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Sekarang sudah berkembang, karena bisa dilakukan di setiap tahapan," sebutnya.

Baca Juga : Pengamat Politik Bicara Peluang Tiga Paslon di Pilbup Bandung Barat 2018

Dia menegaskan, ada aturan berbeda terhadap pelaku money politics. Jika dulu sanksi dijatuhkan kepada si pemberi, tapi sekarang orang yang menerima money politics juga bakal terkena hukuman pidana.

Hukuman pidana berupa denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Selain membayar denda juga dikenakan kurungan penjara, minimalnya 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Untuk itu, Panwaslu terus mengimbau masyarakat agar berhati-hati ketika menerima sesuatu dari paslon dan tim suksesnya. Persoalan money politics ini selalu disampaikan dalam setiap sosialisasi kepada setiap elemen masyarakat. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan Panwaslu KBB antara lain kepada mahasiswa, pelajar, pramuka, penyandang disabilitas, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Ormas/OKP.

"Tujuan sosialisasi ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyukseskan Pilkada Seretak 2018 dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melek terhadap pengawasan di lapangan," imbuhnya.

Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat (Kembara) Siti Habibah mengatakan, sosialisasi dari Panwaslu ini memberi wawasan baru soal UU 10/2016 tentang Money Politic dan siasat kampanye yang dilakukan paslon atau tim sukses. Dirinya juga diajak untuk menjadi pengawas partisipatif dengan melakukan pelaporan manakala menemukan kampanye hitam maupun money politic.

"Kami diajak untuk menciptakan demokrasi sehat dengan tidak menerima atau memberi uang dalam pilkada termasuk juga bantuan logistik dari tim sukses," pungkasnya.

Baca Lainnya