Jumat, 31 Agustus 2018 15:03

Bawaslu Kab Bandung Temukan Satu Bacaleg Pelanggar Aturan dalam DCS

Reporter : Fery Bangkit 
Koordinator Divisi Pencegahan dan Antarlembaga, Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Antarlembaga, Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia. [Fery Bangkit / Limawaktu]

Limawaktu.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan salah seorang Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD 2019 masuk Daftar Calon Sementara (DCS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berstatus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal tersebut kelas melanggar Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Daalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Antarlembaga, Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menilai lolosnya salah seorang bacaleg DPRD yang masih berstatus anggota BPD melanggar aturan. Pihaknya meminta bacaleg yang bersangkutan untuk segera melampirkan surat pengunduran diri.

"Ada anggota BPD Banjaran tidak mau mengundurkan diri. Dia bilang alasannya tidak ada aturan harus mundur. Memang di PKPU No 20 soal pencalegan tidak disebutkan secara eksplisit (soal BPD," ujarnya di Soreang, Jum'at (31/8/2018).

Ia menuturkan, dalam PKPU tersebut dijelaskan anggota pada instansi yang mempengaruhi kebijakan desa harus mengundurkan diri. Sementara di pasal 64 UU tentang Desa ditegaskan jika anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik.

Menurutnya, pihaknya saat ini sudah mengintruksikan pengawas kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi ulang seluruh bacaleg yang namanya sudah terdapat di DCS. Apabila ditemukan masih berstatus anggota BPD maka akan disinkronkan dengan pemerintah daerah.

"Nanti ditanyakan ke Dinas Pemberdayaan Desa apakah anggota BPD tersebut sudah mengundurkan diri atau belum," ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya akan mengantisipasi adanya modus Bacaleg yang sudah menyertakan surat pengunduran diri dan belum menyertakan surat pemberhentian diri. Namun, ternyata surat pengunduran tersebut tidak diproses di Badan Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung.

"Jangan sampai terjadi modus seperti itu. Kami sudah meminta KPU tegas terhadap bacaleg yang berstatus masih menjadi anggota bpd dan belum mengundurkan diri," katanya.

Hedi mendorong masyarakat agar melakukan pencermatan terhadap nama nama daftar calon sementara yang ditetapkan KPU. Apakah nama tersebut ada yang masih berstatus ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, BPD dan aparat desa serta Pegawai BUMN yang belum mengundurkan diri.

Baca Lainnya