Selasa, 19 September 2017 2:02

Bawaslu Bisa Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah

Politik Pilkada Bandung Barat
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bandung Barat, Ai Wildani Sri Aidah (kanan) saat diwawancara  limawaktu.id.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bandung Barat, Ai Wildani Sri Aidah (kanan) saat diwawancara limawaktu.id. [limawaktu dok]

limawaktu.id - Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bandung Barat, Ai Wildani Sri Aidah menyatakan penguatan kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sesuai regulasi yang berlaku saat ini bahwa rekomendasi Bawaslu dapat menjadikan dasar KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada KBB.

"Rekomendasi dari Bawaslu wajib dilaksanakan dan harus ditindaklanjuti oleh KPU tanpa melakukan proses lagi," kata dia, saat ditemui di Kantor KPU KBB, Senin (18/9).

Menurut dia, pelanggaran yang bisa berdampak diskualifikasi adalah politik uang (money politics). Prosesnya akan dilakukan oleh Bawaslu dengan kewenanganya dan jika terbukti maka akan direkomendasikan ke KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan.

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Bawaslu sudah berwenang memberikan sanksi administrasi berupa rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan perbuatan pidana secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sesuai regulasi internal Bawaslu.

Lebih lanjut dia menegaskan, kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu ini tertuang dalam Pasal 135 A UU tersebut diatas , dimana putusan atau rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Pasangan calon yang dikenai sanksi diskualifikasi dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Sementara itu menurut Deden Fathurokhman, Divisi Keuangan dan Logistik KPU KBB, penguatan kewenangan Bawaslu itu berdampak pada posisi KPU yang wajib mengeksekusi rekomendasi dari Bawaslu dengan mengeluarkan surat keputusan terkait pasangan calon yang melakukan pelanggaran, karenanya Bawaslu harus diawasi oleh organisasi masyarakat sipil seperti LSM dan Ormas dalam menjalankan kewenangannya."Harus ada penguatan organisasi masyarakat yang mengawasi Kewenangan Bawaslu," pungkas dia. (jk)