Kamis, 11 Oktober 2018 17:25

Bawaslu Akui Masih Temukan Pelanggaran dalam Kampanye

Reporter : Iman Mulyono
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan. [istimewa]

Limawaktu.id, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan masih terjadi pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai tak sesuai aturan. Dalam kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai 23 September 2018, terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu.

Beberapa temuan pelanggaran kampanye yang ditemukan Bawaslu, di antaranya ialah izin kampanye, daftar pemilih, pelibatan anak-anak, penggunaan fasilitas negara dan iklan kampanye. Selain itu, ada juga kampanye di tempat ibadah, kampanye di luar jadwal, keterlibatan ASN, kode etik, serta pelanggaran APK di luar jadwal.

Baca Juga : Potensi Pelanggaran Berkedok Agama Tinggi, Bawaslu Jabar Ajak Publik Berperan Aktif

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan, hingga saat ini berbagai jenis pelanggaran kampanye masih bervariasi, semisal dugaan pelanggaran administratif. Akan tetapi, ungkap dia, yang paling dominan selama kampanye Pileg dan Pilpres adalah pelanggaran APK.

"Pilkada dulu juga pelanggaran terbanyak masih soal APK. Misal pelanggaran APK ini dipasang di tempat yang bukan tempat ditetapkan, pelanggaran ukuran atribut yang tidak sesuai, dan sebagainya," kata Abdullah di Bandung, Kamis (11/10).

Baca Juga : Bawaslu Kota Cimahi Temukan 1.098 Pemilih Ganda Pemilu 2019

Abdullah mengungkapkan, dalam kampanye Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019, pelanggaran yang banyak ditemukan Bawaslu hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk itu, dirinya menyatakan penting untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan terkait substansi kampanye yang tidak diperbolehkan.

"Tentunya harus terus disosialisasikan agar partai tidak melakukan berbagai upaya untuk membangun keterpilihan dengan cara-cara yang tidak fair. Termasuk soal kampanye atau soal membangun keterpilihannya," kata dia.

Baca Juga : Antisipasi Politik Uang, Bawaslu Sosialisasikan Perbawaslu

Selain itu, Bawaslu Jawa Barat juga menemukan berbagai unsur pelanggaran kampanye berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian tim pemenangan. Selain itu, netralitas penyelenggara maupun sejumlah pihak yang berpotensi menjadi tim pemenangan mulai dari TNI, Polri hingga Birokrasi pun kerap terjadi.

Maka dari itu, Abdullah menegaskan, pihaknya akan terus berupaya mengimbau seluruh peserta Pemilu mulai dari Partai Politik (Parpol) maupun Pasangan Calon (Paslon) tidak memanfaatkan sejumlah kelompok tersebut sebagai bagian dari tim pemenangan dalam melakukan kampanye.

"Karena ini penting seluruh tim kampanye harus didaftarkan, sehingga yang di luar aturan tidak boleh menjadi bagian dari tim. Nah, kalau pelanggaran itu terjadi maka kami perlu tindak," kata dia.

Baca Lainnya