Kamis, 25 April 2019 17:55

Batal Laksanakan PSU di TPS 114 Padasuka, ini Dalih KPU Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Saat Akan Memasukan Kertas Suara Ke Dalam Kotak Suara
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Saat Akan Memasukan Kertas Suara Ke Dalam Kotak Suara [ferybangkit]

Limawaktu.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi memutuskan untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden (Pilpres) di TPS 114 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Ketua KPU Kota Cimahi, Mochamad Irman mengklaim, keputusan itu dibuat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan selama tiga hari. Dari hasil kajian, pihaknya menyebutkan di TPS 114 itu tidak memenuhi unsur pelanggaran seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga : Ramdan Tumbang Setelah Bertugas Siang Malam di TPS Cipageran

"Jadi KPU tidak melaksanakan PSU, udah dijawab ke Bawaslu. Hasil pengkajian kita tidak memenuhi unsur PSU sesuai Pasal 372 UUD 7/2017," kata Irman saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (25/4/2019).

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cimahi Tengah memberikan rekomendasi agar dilakukan PSU di TPS 114 Padasuka. Di TPS itu, empat orang yang tidak berhak menyalurkan hak pilihnya di TPS 114, tapi memaksakan memilih meski tidak masuk dalam DPT, DPTb maupun DPK.

Baca Juga : Kondisi Membaik, Anggota KPPS di Kota Cimahi Diperbolehkan Pulang

Tapi setelah dikaji dan disepakati, kata Irman, ternyata pelanggaran itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSU. Bahkan, kata dia, kehadiran keempat orang yang berasal dari luar Kota Cimahi itu dibatalkan.

"Di PPS sudah dibatalkan kehadirannya di tingkat TPS. Surat suaranya dikurangin (empat orang itu). Udah clear," tandasnya.

Baca Juga : Bertambah!Pahlawan Pemilu jadi Pasien Rumah Sakit, Kali ini Masuk ICU

Dihubungi terpisah, Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi Yana Maulana berpendapat bahwa pelanggaran di TPS 114 Padasuka itu memenuhi unsur untuk dilakukan PSU sesuai yang tertera dalam aturan.

"Kalau pandangan Bawaslu sebenarnya itu memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU, makannya dikeluarkan rekomendasi," tegasnya.

Dikatakannya, dengan adanya putusan pembatalan PSU itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kewenangan penetapannya itu tetap menjadi hak KPU. Apalagi, kata Yana, sudah ada surat edaran dari KPU Jawa Barat bahwa di TPS 114 itu tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU.

"Kewenangan Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi, tetap yang menentukan dilaksanakan tidaknya itu adalah KPU," pungkasnya.

Baca Lainnya