Sabtu, 24 November 2018 13:04

Banyak Pelanggaran APK, Begini Alibi Ketua KPU dan Bawaslu Kota Cimahi 

Reporter : Fery Bangkit 
 Banyak APK untuk Pilpres maupun Pileg 2019 terpasang di sembarang tempat, seperti di pohon, tiang listrik.
Banyak APK untuk Pilpres maupun Pileg 2019 terpasang di sembarang tempat, seperti di pohon, tiang listrik. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Muhammad Irman menyebutkan, banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 disebabkan terbatasnya ruang publik di Cimahi.

Dengan kondisi itu, dirinya mengatakan heran jika banyak APK untuk Pilpres maupun Pileg 2019 terpasang di sembarang tempat, seperti di pohon, tiang listrik, maupun di tempat yang sudah dilarang lainnya.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2019, Para Pejabat Cimahi-KBB Tandatangani Nota Deklarasi Damai

"Cimahi ini sudah tidak punya ruang terbuka untuk dipasangi APK kontestan Pemilu 2019. Jadi pelanggaran ini memang terjadi akibat keterbatasan tempat memasang APK," ujar Irman, Sabtu (24/11/2018).

Terbatasnya ruang memasang APK itu menyebabkan tim kampanye masing-masing kontestan Pileg dan Pilpres berebut lahan kampanye. Tiang listik, pohon hingga fasilitas publik lainnya jadi lokasi favorit para peserta Pemilu 2019.

Baca Juga : Medsos Rentan Ujaran Kebencian, Fungsi Tim Cybercrime akan Ditingkatkan

Selain melanggar ketentuan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi, semerawutnya propaganda politik itu otomatis menjadi sampah visual. Sebab, pastinya akan mengurangi keindahan wajah Kota Cimahi.

"Titik pemasangan yang ditetapkan oleh KPU juga terbatas, akhirnya mereka berebut. Kalau tidak memasang, mereka tidak bisa dikenal, jadi mereka seenaknya memasang APK yang penting bisa kampanye," bebernya.

Baca Juga : 920 Personel Siap Amankan Pemilu 2019

Saat disinggung terkait tanggung jawab edukasi para kontestan pemilu, hal tersebut menjadi ranah KPU dan Bawaslu serta Satpol PP. "Bukan berarti edukasinya tidak tersampaikan. Kita terus edukasi, hanya saja tidak sampai pada tingkat bawah. Kalau petinggi partai itu semua sudah mengerti, yang banyak melanggar kan justru anggota dan simpatisan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy, menyebut kebanyakan APK yang saat ini dipasang tak diketahui oleh kontestan Pemilu. Pemasangannya langsung diserahkan pada relawan yang menyebar ke sejumlah titik.

Baca Juga : Stop!Jangan Jadikan RT/RW Alat Politik Peserta Pemilu 2019

"Misalnya Pileg, Calegnya terima jadi saja terserah dimana APK miliknya dipasang. Yang memasang itu relawannya. Ada APK yang dipasang di tempat berizin, tetapi lebih banyak yang di tempat ilegal, misalnya di pohon atau di tiang listrik," katanya.

Bawaslu sendiri tidak dalam kapasitas melakukan penertiban APK. Untuk itu pihaknya hanya sebatas menerima laporan lalu menindaklanjuti dengan mengecek ke lapangan dan berkoordinasi dengan Satpol PP.

"Dalam bahasa undang-undang, kami itu hanya berkoordinasi, kewenangannya tidak sampai menertibkan. Untuk penertiban, jadi ranahnya Satpol PP. Tapi kami terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwascam yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," pungkasnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer