Rabu, 30 Januari 2019 17:53

Banyak APK Dipasang pada Aset Pemerintahan, Bawaslu Cimahi Bisa Apa?

Reporter : Fery Bangkit 
Beberapa APK milik para Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang  dipagar Gedung Velodrome Munaip Saleh milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
Beberapa APK milik para Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang dipagar Gedung Velodrome Munaip Saleh milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Cimahi semakin parah.

Bukannya berkurang, APK itu semakin banyak yang melanggar aturan. Parahnya lagi, terpasang pada aset milik pemerintah yang jelas-jelas dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Baca Juga : Yana Ajak Ormas Sukseskan Pemilu 2019

APK milik para Calon Legislatif (Caleg) itu terpasang dipagar Gedung Velodrome Munaip Saleh milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

APK seperti spanduk, baliho dan umbul-umbul milik para Caleg dan milik Partai Politik (Parpol) itu terpasang di lingkungan sarana olahraga milik pemerintah tersebut, bahkan selain dipagar terlihat ada APK yang dipasang di sejumlah pohon.

Baca Juga : Dari Utara dan Tengah, Satpol PP-Bawaslu Preteli 350 APK Ilegal

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi, Yana Mulyana mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan ke pengurus partai politik dan para Caleg untuk segera menurunkan APK yang dipasang di gedung milik pemerintah tersebut.

"Iya gedung pemerintah termasuk sarana olahraga (Velodrome) dilarang untuk dipasang APK apapun bentuknya termasuk di pagar," ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga : Parah!Peserta Pemilu di Cimahi Cederai Aturan Soal APK

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi, apabila surat peringatan yang sudah dilayangkan tersebut tidak digubris para Caleg maupun pengurus parpol.

Pihaknya juga mengakui, bahwa pemasangan APK yang melanggar itu terus bermunculan, walaupun sudah beberapa kali diturunkan. Sebab, yang berwenang menurunkan APK yakni Satpol PP, kata dia, masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Jadi bukan kecolongan karena memang Satpol PP yang kekurangan SDM untuk menurunkan APK yang melanggar itu," kata dia.

Sementara terkait pengawasan, pihaknya mengklaim kerap melakukannya setiap hari dengan cara terus menyisir dan mendata pemasangan APK yang melanggar termasuk yang di pasang di gedung milik pemerintah.

"Bahkan kita sudah sosialisasi di forum resmi dan selaku menyampaikan kepada peserta pemilu untuk memasang APK harus sesuai ketentuan dan tidak memasang ditempat terlarang," katanya.

Menurut dia, masih banyaknya pemasangan APK yang melanggar aturan tersebut karena Kota Cimahi keterbatasan tempat dan tempat yang sudah ditentukan KPU sudah penuh dipasang peserta yang lain.

"Kota Cimahi kan kecil jadi para peserta Pemilu memasang APK itu banyak dilakukan ditempat yang terlarang, itu kendalanya," tandas Yana. 

Baca Lainnya