Sabtu, 20 Oktober 2018 11:32

APK Pileg 2019 jadi Sampah Visual, Dimana Peran Satpol PP dan Bawaslu Kota Cimahi?

Reporter : Fery Bangkit 
 Banyaknya alat visual politik yang terpasang secara ilegal dan di tempat yang dilarang.
Banyaknya alat visual politik yang terpasang secara ilegal dan di tempat yang dilarang. [Ferry Bangkit/limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Satpol PP dan Bawaslu Kota Cimahi dinilai kurang tegas dalam penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pileg dan Pilpres 2019 yang melanggar.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha saat dihubungi via sambungan telepon, Jum'at (19/10/2018).

Baca Juga : NasDem Kota Cimahi Bungkam Soal Dana Kampanye

Hal itu dikatakannya merujuk pada banyaknya alat visual politik yang terpasang secara ilegal dan di tempat yang dilarang. Sebab, semakin hari, jumlah APK yang terpasang semakin menjamur tanpa ada upaya melakukan penertiban.

"Selama tidak ada perizinan, Dinas Pol PP dan Bawaslu harus melakukan tindakan tegas. Jangan sampai Cimahi jadi lumbung sampah visual," kata Arlan.

Baca Juga : Realisasikan Target Pemilu 2019, DPD NasDem Kota Cimahi Bentuk Pasukan Khusus

Soal APK milik para kontestan Pileg dan Pilpres 2019 diatur oleh KPU pusat dan dilaksanakan oleh KPU kota/kabupaten untuk kemudian disampaikan pada kontestan. Namun pada kenyataannya, yang banyak terpasang di Cimahi rata-rata melanggar aturan yang ada. Termasuk melanggar Perda yang dimiliki Kota Cimahi.

Lebih parahnya lagi, beraneka alat propaganda politik itu terpasang pada tiang listrik dan pohon, yang jelas-jelas dilarang oleh Perda Kota Cimahi. Sebagai penegak Perda, Dinas Pol PP tentunya mempunyai hak untuk menertibkan sampah-sampah visual yang melanggar itu. Sebab bukan hanya konteks pileg dan pilpres, namun juga ada Perda K3 yang kemudian dilanggar oleh para tim kampanye.

"Ini jangan sampah visual seolah dibiarkan begitu saja. Jangan sampai ini malah bikin enak para elit politik, mereka kan jadi terpromosikan, sedangkan banyak peraturan daerah yang mereka langgar, dan penegak perdanya juga tidak berdaya," jelasnya.

Baca Lainnya