Minggu, 16 September 2018 13:08

Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi Nilai Pengembang Perumahan 'Licik', ini Sebabnya!

Reporter : Fery Bangkit 
Enang Sahri, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi
Enang Sahri, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Kesadaran pengembang di Kota Cimahi untuk menyerahkan kewajiban berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dinilai sangat rendah.

Bahkan, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri menganggap, pihak pengembang sangat licik. Pasalnya, kata dia, pengembang ini tidak memiliki tanggungjawab dengan meninggalkan konsumen tanpa menyerahkan terlebih dulu kepada pihak pemerintah daerah.

"Pengembang licik, tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah," kata Enang saat ditemui di Ruang Pansus DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, kemarin.

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, dari ratusan fasos-fasum seperti perumahan di Kota Cimahi, hanya satu perumahan yang baru menyerahkan asetnya kepada Pemerintah Kota Cimahi. Hal itu terjadi sejak Kota Cimahi berdiri 17 tahun silam.

"Baru Puri Cipageran yang diserahkan, kemana pengembang lainnya? Gak boleh pengembang begitu lahan terjual mereka (konsumen) ditinggalkan," tegas Enang.

Atas permasalahan tersebut, Enang juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan terkait pengembang masih lemah.

"Pemkot harus selektif memberikan izin. Jangan sampai main todong. Keteledoran dari kita kebanyakan," tandasnya.

Baca Lainnya