Senin, 15 April 2019 15:37

Alhamdulillah, Ratusan Napi di Sukamiskin dan Kebonwaru Bisa Nyoblos Presiden

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi.
ilustrasi. [net]

Limawaktu.id - Sebanyak 472 narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung bakal melaksanakan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang.

Dari total 483 narapidana yang mendekam di Lapas Sukamiskin, hanya 472 napi yang memiliki hak mencoblos. 11 orang narapidana tidak bisa mencoblos lantaran bermasalah dengan NIK.

Baca Juga : Sketsa Berisi Pesan Damai dari KBB untuk Pilpres 2019

Kalapas Sukamiskin. Tejo Harwanto mengatakan, sebetulnya jumlah napi di Lapas Sukamiskin ada 483 orang. Namun, 11 sisanya tak bisa mencoblos karena bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Yang tidak memilih karena tidak memiliki NIK. Jadi 483 orang dikurangi 11 orang jadi 472 orang (yang mencoblos)," katanya saat dihubungi, Senin (15/4/2019). 

Baca Juga : TPS Cimahi-KBB Dapat Pengamanan Ketat Petugas Gabungan

Hingga kini, pihaknya masih melakukan proses persiapan tempat pencoblosan. Nantinya, akan ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Sukamiskin.

"Jadi hampir seluruhnya ikut mencoblos," ujarnya.

Baca Juga : Logistik Pilpres dan Pileg di KBB Aman, Tapi.....

Selain di Sukamiskin, ratusan napi di Rutan Kebonwaru Bandung juga dijadwalkan bakal menyalurkan hak pilihnya. Dari total 1.500 napi, hanya 800 saja yang bakal mencoblos Pilpres dan Pileg nanti.

Kepala Pengamanan Rutan Klas 1 Bandung, Alviantino mengatakan, sebenarnya junlah DPT di Rutan Kebonwaru terus bertambah. Namun, masih ada yang tidak masuk atau memiliki hak mencoblos. 

Baca Juga : Pemilih Dilarang 'Selfie' di Bilik Suara Pemilu 2019

"Totalnya napi dan tahanan sebanyak 1500. Yang masuk DPT 800 orang, sisanya 700 orang gak masuk," katanya.

Awalnya, Alviantino menyebutkan, napi dan tahanan yang memiliki hak suara hanya 500 orang. Namun, sepekan menjelang pencoblosan jumlahnya bertambah 300 orang. 

Sementara napi dan tahanan yang tak bisa mencoblos mempunyai permasalahan di bagian administrasi. Salah satunya soal NIK yang tidak valid. Alviantino optimistis proses pemilu akan berjalan lancar. Para warga binaan juga telah mengetahui cara dan proses pencoblosan setelah mendapatkan sosialisasi dari KPU. 

"Termasuk calon-calonnya. Kalau Pilpres mereka sudah tahu calon-calonnya. Nah yang legislatif ini, kelihatannya mereka belum mengenal," tandasnya.

Baca Lainnya