Kamis, 23 November 2017 19:06

Alasan DPRD Kota Cimahi Usulkan Perda Bantuan Hukum

Reporter : Fery Bangkit 
Edi Kenedi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi.
Edi Kenedi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi. [limawaktu]

Limawaktu.id,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.Usulan tersebut dilontarkan atas dasar maraknya penindasan dan diskriminasi terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Cimahi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengatakan,
soal Raperda bantuan hukum ini, pihaknya sudah menyiapkan terkait tata cara prosedural, pasal-pasal dan aturan lainnya.

“Secara teknis, pelaksanaan Perda tersebut yakni setiap masyarakat miskin yang tersangkut hukum, bisa meminta bantuan hukum kepada tim advokasi yang sudah bermitra dengan Pemerintah Kota Cimahi,” jelas Edi saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (23/11/2017).

Nantinya, jelas Edi, pihaknya mengusulkan anggaran tim advokasi akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

Dalam penerapannya, Edi mencontohkan, jika masyarakat miskin tersangkut hukum, seperti pencurian, kekerasan dan kasus kecil lainnya, maysarakat khusus tidak mampu berhak meminta bantuan hukum kepada tim advokasi yang telah bermitra.

“Saya berharap pengacara yang ada di Kota Cimahi mau bekerjasama dengan pemerintah dan mengajukan usul menjadi pengacara yang menjadi tim advokasi untuk bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, dengan adanya bantuan hukum bagi warga miskin, itu merupakan wujud penerapan keadilan dan bagian dari pengabdian pemerintah terhadap masyarakat” ujarnya.

Setelah Perda bantuan hukum ini disahkan, lanjut Edi, nantinya ada klasifikasi kasus mana saja yang berhak menerima bantuan. Kasus besar seperti korupsi dan narkotika, terutama yang terancam hukuman berat tidak berhak menerima bantuan hukum dari tim advokasi.

"Kasusnya memang harus diklasifikasi. Tidak serta merta semuanya bisa dibantu. Mengenai tim pengacara yang akan mendampingi, penunjukannya dilakukan pemerintah kota," tuturnya.

Untuk mekanismenya, masyarakat hanya melaporkan kejadian kasus dengan melampirkan data, lalu menyampaikan ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Cimahi. Dari data yang dilaporkan tersebut, maka tim advokasi yang akan menanganinya, sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati. (kit)*