Kamis, 23 November 2017 15:07

Ada yang Berubah pada Pilkada Serentak 2018 & Pemilu 2019

Reporter : Jumadi Kusuma
Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansah, Komisioner KPU RI 2012 -2017.
Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansah, Komisioner KPU RI 2012 -2017. [limawaktu]

Limawaktu.id,- perubahan rezim yang berkuasa seringkali diiringi dengan perubahan sistem dan aturan, apalagi terkait Pemilu dan pilkada yang mencerminkan dinamika politik dan kepentingan terutama partai yang berkuasa untuk mempertahankan statusquo.

"Perubahan yang paling mendasar adalah soal sistem pemilihan presiden, dalam konteks sistem pemilunya tidak berubah tapi dalam konteks presidential treshold-nya menggunakan pola pada Pemilu yang lama. Padahal sekarang proses Pemilu Serentak," kata Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansah, Komisioner KPU RI 2012 -2017, yang ditemui selepas Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, beberapa waktu lalu.

Selain masalah tersebut, ada juga perubahan pada district magnitute (jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik, red.), khususnya ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota itu yang berubah. Di tingkat pusat itu hanya berubah lima belas kursi, karena faktor Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) yang muncul sebagai DOB (Daerah Otonom Baru), sehingga partai lama tidak bisa otomatis lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Mereka masih harus menjalani verifikasi kepengurusan di provinsi baru tersebut.

Dalam konteks kelembagaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pemilu berjumlah 3 orang, sedangkan di Pilkada 5 orang. Terkait fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Ferry, mengalami penguatan yang luar biasa.

"Bisa mengeksekusi untuk proses sengketa yang ada, menerima pemantau pemilu, melatih para saksi, dan kita berharap Bawaslu menjadi garda terdepan untuk Pemilu yang berintegritas," harapnya. (jk)

Baca Lainnya