Sabtu, 29 Desember 2018 14:55

Ada Angkot Dipasangi Stiker Caleg, ini Respon Dishub Kota Cimahi

Reporter : Fery BangkitĀ 
Penempelan stiker pada angkutan umum.
Penempelan stiker pada angkutan umum. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi menegaskan, angkutan umum atau angkot dilarang ditempel stiker Politik milik para Calon Anggota Legislatif (Caleg) 2019.

Pasalnya, kata Ranto Sitanggang, Kepala Seksi Angkutan pada Dishub Kota Cimahi, stiker yang menutupi kaca angkot itu dikhawatirkan terjadinya tindak kriminal di dalam angkot. Pasalnya, situasi di dalam angkot tak terlihat dari luar.

Baca Juga : Catat!Parpol Harus Serahkan LPSDK Paling Telat 2 Januari

"Ketika ada stiker stiker yang ditempel apalagi terkait dengan Pileg dan Pilpres kemudian itu memang mengganggu pemandangan dari luar, ini akan rawan kriminal apalagi di tempat gelap," tegas Ranto, Sabtu (29/12/2018).

Seperti yang terpantau sebelumnya, ada beberapa angkot di Kota Cimahi yang dimanfaatkan oleh peserta Pemilu 2019 untuk dipasangi Alat Peraga Sosialisasi (APS). Alat sosialisasi itu terpasang dan menutupi kaca belakang angkot.

Baca Juga : Aa Umbara Langgar Etika Pemerintahan dan Cederai Demokrasi

Ditegaskan Ranto, ketebalan kaca film pada angkutan umum itu maksimal 30 cm. Sedangkan pada kendaraan pribadi itu maksimal 60 cm.

Ada beberapa aturan tentang penggunaan kaca film pada kendaraan, yaitu dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Permenhub Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dan Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Baca Juga : Banyak Pelanggaran APK di Cimahi, Caleg Abai Aturan atau Bawaslu tak Tegas?

"Aturan itu untuk angkutan itu ketebalan kaca film maksimal ketebalan 30 persen," tegas Ranto.

Untuk itu, Ranto meminta kepada peserta dan penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu agar menertibkan penempelan stiker berbagai politik yang ada pada angkot.

"Khususnya pengawasan, penyedia jasa angkutan umum terkait stiker paslon supaya tidak dipasang di kaca-kaca angkutan publik supaya tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan seperti kriminalisasi," pungkasnya.

Baca Lainnya