Sabtu, 29 Desember 2018 12:01

Aa Umbara Langgar Etika Pemerintahan dan Cederai Demokrasi

Reporter : Fery Bangkit 
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengamat pemerintahan Uninversitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Wawan Gunawan menilai, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna telah melanggar etika pemerintahan.

Hal itu dikatakannya usai mengomentari video Aa Umbara yang seolah meminta para guru honorer agar mendukung anak dan adiknya pada Pileg 2019. Video itu viral di media sosial.

Baca Juga : Viral Video Dugaan Kampanyekan Anaknya, Begini Dalih Aa Umbara

"Bupati (Aa Umbara) telah melanggar etika pemerintahan, tapi belum tentu melanggar hukum sebab yang berhak menyatakan bahwa seseorang melanggar hukum adalah keputusan pengadilan," kata Wawan saat dihubungi via pesan singkat, Sabtu (29/12/2018).

Namun, kata dia, agar perkara dugaan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatan yang dilakukan Bupati gamblang, sebaiknya pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemeriksaan lebih detail menggunakan ahli IT.

Baca Juga : Catatan Pelanggaran Kampanye Pemilu Selama 2018 di Kab Bandung

Jika hasilnya terbukti, menurut Wawan, Aa Umbara ini cenderung menjadikan jabatan untuk alat kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. "Dan jika benar video itu maka perbuatan sang Bupati bisa dianggap tidak patut," tegasnya.

Sebab, jelas Wawan, dari segi etika pemerintahan jelas Sang Bupati telah tidak sejalan dengan norma etika pemerintahan. Etika pemerintahan, tegas dia, harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan keluarga.

Baca Juga : Catat!Parpol Harus Serahkan LPSDK Paling Telat 2 Januari

"Misalnya Bupati harus mengutamakan memperbaikin nasib guru honorer ketimbang mengarahkan guru honorer agar memilih Caleg yang berasal dari keluarga Bupati," tandasnya.

Hal senada pun diutarakan Pengamat Politik Unjani, Arlan Sidha. Menurutnya, jika terbukti Aa Umbara mengarahkan guru honorer untuk kepentingan pribadi, jelas ini akan menjadi preseden buruk dalam penyelengaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Dirinya menyarankan agar persoalan politik dukungan tidak masuk dalam ranah birokrasi. Sebab, selain dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, politisasi birokrasi jelas akan mencederai nilai demokrasi.

"Sebaiknya kepala daerah fokus pada program yang akan dikerjakan untuk pembangunan daerah. Namun jika ingin mendukung salah satu calon dan mengkampanyekan salah satu calon baik Pilpres atau Caleg, alangkah lebih baik mengikuti mekanisme aturan yang ada. Salah satunya dengan mengajukan cuti kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara," imbuh Arlan.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengklaim masih mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan Aa Umbara. Jika benar, orang nomor satu di Bandung Barat itu terancam dikenakan Pasal 282 jo 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jika hasil kajian bersama dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Aa Umbara terbukti melanggar Undang-undang Pemilu, ia terancam pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Sementara itu, Aa Umbara mengaku tak ambil pusing atas video dugaan dirinya mengkampanyekan dua anggota keluarganya. Ia sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB.

Aa Umbara membenarkan bahwa sebelumnya memang telah terjadi pertemuan antara dirinya dengan para guru honorer KBB. Dia membantah sudah mengarahkan agar para guru honorer mendukung dua keluarganya dalam Pileg 2019.

"Saya juga kadang tidak teringat karena spontanitas saja. Mengarahkan juga tidak berharap juga tidak. Sambil santai, wong saya juga santai," ujar Aa Umbara.

Aa Umbara mengakui apa yang diucapkannya dalam video itu adalah sebuah kesalahan. Namun, dirinya membantah bahwa sudah ada hitam di atas putih agar honorer menyalurkan dukungannya terhadap anaknya, Ryan Firmansyah yang maju di Pileg DPR RI dan adiknya, Usep yang maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Gini kita ngobrol terus jujur saja, Cuma itu kesalahan saya barang kali. Kita gak nyebut partai nyebut apa dan itu biasa saja. Gak ada apa-apa," katanya.

Dikatakannya, ia siap dipanggil Bawaslu KBB untuk dimintai keterangan perihal dugaan pelanggaran kampanye itu. "Pastilah (siap dipanggil Bawaslu). Terserah Bawaslu," tandasnya.

Baca Lainnya