Limawaktu.id - Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Kabupaten Bandung menyebutkan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020 didominasi oleh wajah baru. Tercatat hanya sekitar 30 persen saja personel lama dari total 93 Anggota Panwascam.
"Ada kecamatan yang semua komisionernya kami ganti semua. Ada juga yang hanya kami tinggalkan satu atau dua orang saja. Itu berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan terkait kinerja mereka pada perhelatan sebelumnya," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia, Rabu (25/12/2019).
Seperti diketahui, sebanyak 93 Panwascam untuk pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2020 telah dilantik pada Senin (23/12/2019) lalu di Soreang. Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran Muspida dan perwakilan dari seluruh kecamatan yang ada di Kab Bandung.
Hedi menjelaskan, faktor utama mereka yang tidak terpakai lagi untuk Pilkada 2020 pada umumnya lebih kepada persoalan integritas individu yang bersangkutan. Selain itu, terkait dengan kesalahan prosedur dalam penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat juga berpengaruh.
Usai dilantik, selanjutnya petugas Panwascam itu akan mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Januari mendatang. Salah satu yang akan menjadi titik pada pelaksanaan Bimtek itu tidak hanya terkait penguasaan regulasi dan mekanisme penanganan pelanggaran, tapi lebih dari itu semua bagaimana menciptakan pengawas pemilu yang berkarakter.
"Kalau sekadar mencetak petugas yang ngerti aturan itu mudah, tapi kami tidak berharap pada akhirnya mereka menyerah dengan keadaan. Laporan dan temuan yang seharusnya bisa ditindaklanjuti jadi dibiarkan begitu saja. Harus ditumbuhkan pengawas yang berkarakter," ungkapnya.
Komitmen Gender
Apabila dilihat dari komposisi jenis kelaminnya, jumlah petugas pengawas pada Pilkada 2020 dari unsur kaum perempuan mengalami peningkatan signifikan dari semula yang hanya tujuh orang kini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Diharapkan, keberadaan mereka bisa menjawab keraguan publik yang kadung memahami bahwa politik identik maskulin.
Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Jabar Lolly Suhenty menambahkan, Bawaslu ke depan harus memiliki kebijakan tentang tindakan khusus sementara bagi keterwakilan perempuan di internal. Agar jajaran pengawas tidak mayoritas laki-laki. Beruntung, di Jabar ada spirit itu sehingga terjadi peningkatan yang signifikan baik di jajaran komisoner Bawaslu Kab/Kota maupun Staf sekretariat dan jajaran pengawas tingkat bawahnya.
Bahkan pada Pedoman Rekrutmen Panwascam untuk Pilkada 2020 telah tercantum kebijakan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan, hal ini tentu menggembirakan karena sudah ada keselarasan dengan aturan UU.
Diakuinya pula, ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi, hal itu dijadikannya sebagai tantangan. Satu tantangan terbesar adalah soal jam kerja yang luar biasa padat (terutama saat tahapan Pemilu berlangsung) sehingga mengharuskannya untuk on 24 jam.
"Kadang berhari-hari kita tidak bisa pulang ke rumah. Sebagai ibu, saya berkewajiban memastikan hak anak untuk dapat perhatian tetap dijalankan dengan baik. Dalam situasi yang rumit, sering saya harus mengambil keputusan sulit," paparnya.
