Limawaktu.id - Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) mencapai 138.067 titik, yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Dari total keseluruhan, ternyata sekitar 74.712 titik atau sekitar 50 persen TPS itu dianggap rawan menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat.
"Dari jumlah TPS di Jawa Barat sebanyak 138.067, itu ternyata 74.712 TPS kami rawan. Artinya kan 50 persen lebih. Yang tidak rawan itu hanya di angka 63.355," ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jabar Lolly Suhenti di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin (15/4/2019) malam.
Menurut dia, kerawanan itu mengacu pada empat indikator, yaitu variabel soal hak pilih seseorang, kampanye pada masa tenang dan pada hari pencoblosan, netralitas penyelenggara pemilu, serta kerentanan pada saat pemungutan suara. Walaupun secara teknis Pemilu 2019 tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, potensi konflik pada pemilu kali ini lebih tinggi karena ada Pilpres.
"Perlu diperhatikan, saat hari H, money politic itu tidak hanya berlaku untuk pelaksana, tim kampanye, atau peserta, tapi untuk setiap orang. Subjek hukumnya menjadi setiap orang. Kalau ada yang melakukan money politic, mempengaruhi pemilih, sanksinya juga berat. Ini harus diketahui oleh publik supaya tidak ada yang teriming-imingi, tergoda," jelasnya.
Di Jawa Barat, menurut Lolly, temuan kasus money politic terdapat di tiga kabupaten/kota, termasuk yang terbaru di Kota Bandung. Saat ini Bawaslu masih menanganinya. "Kami melakukan patroli pengawasan pada 15-16 April, nanti pada 17 April kami melakukan patroli pungut hitung," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Lolly sekaligus mengecek kesiapan logistik di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB. Kegiatan serupa, terang dia, juga dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jabar, termasuk pula untuk mengecek kesiapsiagaan pasukan Bawaslu di tataran bawah.
"Melalui patroli pengawasan ini, mudah-mudahan kami bisa menekan berbagai potensi pelanggaran yang terjadi, atau ketidaktahuan secara prosedur yang terjadi saat hari tenang, termasuk untuk kerawanan kekurangan surat suara," ucapnya.
