Limawaktu.id,- Rabu, 27 Juni 2018, 171 daerah di Indonesia akan berlangsung 'Hari Kasih Suara' atau Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018.
Pemerintah pusat pun memutuskan bahwa tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari libur nasional. Artinya, seluruh instansi dilarang melakukan aktifitas kerja.
Di Kota Cimahi, akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.
Untuk itu, Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna menghimbau semua instansi dan perusahaan di Kota Cimahi untuk meliburkan pekerjaannya. Jika ada perusahaan yang tetap beroperasi, maka akan diberikan sanksi.
"Sudah ke swasta imbau memberikan ruang ke masyarakat untuk memberikan hak suaranya," katanya kepada wartawan di sela-sela mengecek kesiapan logistik di KPU Kota Cimahi, Jalan Pesantren, Senin (25/6/2018).
Menurutnya, memberikan pilihan merupakan hak masyarakat dalam pesta demokrasi di Jawa Barat ini. Memilih pemimpin di Jabar akan menentukan nasib ke depannya, bukan hanya untuk Jabar saja, melainkan imbasnya ke daerah atau kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ajay mengaku jika masih ada perusahaan yang beroperasi, tentunya akan ada sanksi. Sebab, memilih merupakan hak. Apalagi pemerintah pusat sudah menyatakan libur nasional.
"Sanksi pasti ada. Tapi saya yakin, mereka (perusahaan) akan memberikan ruang untuk memilih," ujarnya.
Untuk hari pencoblosan, Ajay menyatakan Cimahi sudah siap untuk melaksanakan pemilihan Cagub dan Cawagub 2018. Berbagai persiapan sudah dilakukan, logistik pemilu pun sudah dicek dan siap didistribusikan ke setiap PPK untuk dilanjutkan ke masing-masing TPS di wilayahnya.
Sementara itu Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana menyebutkan, untuk mengamankan pesta demokrasi Pilgub Jabar 2018 di Kota Cimahi dan KBB pihaknya menerjunkan 987 personel Polri, dibekup TNI dan Pemerintah Kota.
Ia menyebutkan, sarana dan prasarana untuk kegiatan pengamanan pemilu pun sudah siap 100 persen. Pihaknya pun menjamin keamanan proses Pigub dari mulai distribusi, pencoblosan, hingga penghitungan suara.
"Pengamanan tidak hanya saat pencoblosan, tapi dari mulai pendistribusian (logistik) hingga selesai (penghitungan)," katanya.
Soal pengamanan kerawanan TPS, Rusdy mengaku, ada 12 TPS yang diklasifikasikan sebagai TPS rawan 1. Untuk pengamannyan, dua personel membekup empat TPS, sementara sisanya masuk TPS aman. Personel yang mengamankan, dua TPS mengawal 16 TPS.
