Senin, 7 Mei 2018 19:04

15 Kades Diduga Bertemu Salah Satu Calon Bupati, Begini Sikap Apdesi KBB

Reporter : Fery Bangkit 
15 Kepala Desa (Kades) dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar pertemuan dengan salah satu calon Bupati Bandung Barat pada 24 April 2018 di daerah Cililin.
15 Kepala Desa (Kades) dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar pertemuan dengan salah satu calon Bupati Bandung Barat pada 24 April 2018 di daerah Cililin. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Sebanyak 15 Kepala Desa (Kades) dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga menggelar pertemuan dengan salah satu calon Bupati Bandung Barat pada 24 April 2018 di daerah Cililin.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KBB telah memanggil 15 Kades dari tiga kecamatan, yakni Cipongkor, Cililin dan Sindangkerta pada Sabtu (5/5/2018).

"Kami panggil terlapor dan 3 (tiga) saksi dari perangkat desa, Panwascam Cililin dan PPL sebagai saksi," kata Cecep Rahmat Nugraha, Ketua Panwaslu KBB.

Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) KBB, Ahmad Soleh mengaku kaget atas dugaan pertemuan tersebut. Diakuinya, ia baru tahu tentang pemberitaan tersebut pagi ini melalui grup media sosial Apdesi KBB.

"Iya kaget. Baru tau pagi ini dari grup Apdesi," klaimnya saat dihubungi via sambungan telepon, Senin (7/5/2018).

Dikatakannya, sebelumnya dirinya sama sekali tidak tahu adanya pertemuan pertemuan 15 Kades dengan salah satu calon tersebut. Pasalnya, sama sekali tidak ada konfirmasi yang ia dapatkan mengenai dugaan pelanggaran itu.

"Mungkin rekan-rekan (para Kades) sendiri yang punya inisiatif. Kalau sebagai ketua, gak pernah mengondisikan atau apapun," tegasnya.

Ahmad menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti 15 Kades yang diduga terlibat politik praktis tersebut. Pihaknya akan mengkonfirmasi kebenarannya seperti apa. Namun, sebelumnya akan dirapatkan dulu secara kelembagaan Apdesi KBB.

"Kita akan ada penegaskan, kenapa? Kita juga ada teguran sebagai lembaga," tandasnya.

Dalam SE Menteri Dalam Negeri 271/37772/JS Tahun 2017 sebagai penegasan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot, Kades dilarang terlibat politik praktis.

Baca Lainnya