Rabu, 11 Juli 2018 15:21

'Surat Sakti' PPDB Diobral, ini Penjelasan Ketua DPRD Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Proses PPDB di SMPN 1 Kota Cimahi.
Proses PPDB di SMPN 1 Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan mengklaim, surat rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 sudah sesuai peruntukan dan tak ada kesan pemaksaan terhadap sekolah.

Dikatakannya, tak boleh ada pemaksaan atau intervensi kepada sekolah dari dewan terkait rekomendasi tersebut. Namun, jika hanya sekedar merayu, itu sah-sah saja.

"Gak ada (pemaksaan), coba lihat semua rekom secara normatif. Artinya secara prosedur tidak dipaksakan dan tidak semua rekom diterima (sekolah)," kata Agun, sapaan akrab Achmad Gunawan saat ditemui di Mapolres Cimahi, Jln. Amir Mahmud, Rabu (11/7/2018).

Seperti diketahui, saat PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA), para Anggota DPRD, termasuk Agun mengeluarkan 'surat sakti' alias surat rekomendasi agar diterima di sekolah negeri yang diinginkan.

Khusus dirinya, telah mengeluarkan sekitar 300 'surat sakti' bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Dikatakannya, rekom tersebut dikeluarkan berdasarkan kajian.

"Rekom sudah saya kaji. Rekom yang terbit dari kami untuk membantu masyarakat yang pantas dibantu. Direkom itu saya tertulis mohon diterima secara normatif, sesuai prosedur" tutur kader PDI Perjuangan itu.

Agun mencontohkan, rekom yang dikeluarkan Anggota DPRD Kota Cimahi diberikan kepada siswa yang tinggal bersebelahan dengan sekolah, tapi tidak diterima.

Meski 'surat sakti' dewan sudah digunakan, lanjut Agun, tidak semuanya tembus. Ada juga rekom yang dikembalikan dari sekolah.

Disinggung banyaknya surat rekomendasi diselipkan dengan kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg), dirinya membantah hal tersebut. Agun mengklaim, surat sakti diberikan memang benar-benar murni ingin membantu masyarakat Cimahi.

"Cimahi harus diutamakan. Saya membela rakyat Cimahi," katanya.