Senin, 22 April 2019 17:46

Sistem Zonasi PPDB Sulit Diterapkan di Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Saat Melakukan Pemantauan Ujian Di SDN Cibabat Mandiri 5 Jalan Pesantren Dan SMPN 4 Di Melong Kota Cimahi, Senin (22/4/2019).
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Saat Melakukan Pemantauan Ujian Di SDN Cibabat Mandiri 5 Jalan Pesantren Dan SMPN 4 Di Melong Kota Cimahi, Senin (22/4/2019). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Minimnya fasilitas sekolah membuat Dinas Pendidikan Kota Cimahi sulit untuk menerapkan 90 persen sistem zonasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Aturan baru itu mengupas seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Baca Juga : Jelang PPDB, Pemkot Bandung Selaraskan Aturan

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Ipah Latifah menjelaskan, sulitnya sistem zonasi 90 persen diterapkan dalam PPDB tahun 2019 di Kota Cimahi dikarenakan masih kekurangan SMPN. Padahal ldealnya, kata dia, di setiap kelurahan itu minimal ada satu SMPN.

"Tapi masih ada lima kelurahan yang tidak memiliki SMP Negeri. Kelurahan Pasirkaliki, Citeureup, Padasuka, Cigugur dan Kelurahan Cimahi," ungkap Ipah, usai meninjau pelaksanaan USBN di SD Negeri Cibabat Mandiri 5, Jalan Pasantren, Kota Cimahi, Senin (22/4/2019).

Baca Juga : Kota Bandung Terus Sempurnakan Perwal PPDB

Dalam aturan baru pengganti Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu, disebutkan penerimaan siswa baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur. Yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal lima persen.

Agar PPDB tahun 2019 tetap sesuai aturan, jelas Ipah, pihaknya bakal membuatkan aturan zonasi sesuai Permen. Namun untuk penentuan jarak, masih akan dilakukan pengkajian terlebih dulu.
"Kita akan buatkan 11 sampai 13 zona. Masing-masing kelurahan kita buatkan. Kalau SD murni memakai aturan zona dari pusat karena untuk SD bisa dipastikan bisa tertampung semua," jelasnya.

Baca Juga : Catat!SKTM tak Berlaku Lagi dalam PPDB 2019, di Cimahi Bakal Pake ini

Sementara untuk solusi berikutnya, pihaknya mewacanakan pembangun lima SMP baru. Untuk pembuatan sekolah baru, Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan menginventarisir terlebih dahulu sekolah yang memiliki ruang kelas banyak.

Sebab rencananya, pengembangan SMP baru di Kota Cimahi itu untuk sementara akan memanfaatkan fasilitas Sekolah Dasar (SD), sambil menunggu bantuan untuk pembangunan gedung baru.

"Untuk pembangunan kita sudah ajukan ke provinsi dan mereka berjanji akan mengawal," bebernya. Untuk sementara, kita merger dulu," terangnya.

Baca Lainnya