Selasa, 8 Januari 2019 17:22

Selalu Bertepuk Sebelah Tangan, Pemkot Kembali Ajukan Bantuan untuk SDN Mangkrak di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Saat Meninjau SDN Baros Mandiri III, Jln. Haji Haris, Baros Beberapa Waktu Lalu. Sekolah itu Mangkrak Sejak 2017.
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Saat Meninjau SDN Baros Mandiri III, Jln. Haji Haris, Baros Beberapa Waktu Lalu. Sekolah itu Mangkrak Sejak 2017. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Dinas Pendidikan Kota Cimahi kembali mengajukan permohonan bantuan untuk penyelesaian pembangunan SDN Baros Mandiri III yang mangkrak sejak 2017.

Permohonan bantuan itu diajukan tahun lalu, untuk realisasi anggaran ditahun 2019. Besaran anggaran yang diajukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 14 miliar.

Baca Juga : Pembangunan SDN Baros Mandiri 3 Dibiarkan Berkarat, Pemkot Masih Kejar Bantuan Dana dari Pemprov Jabar

"Pengajuannya 2018, diharapkan bisa terakomodir 2019. Ngajuin Rp 14 miliar," ungkap Tita Mariam, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Selasa (8/1/2019).

Pengajuan bantuan itu dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran untuk penuntasan sekolah yang terletak di Jalan Haji Haris, Baros, Kota Cimahi itu. Pasalnya, untuk penyelesaiannya, sedikitnya membutuhkan duit hingga Rp 10 miliar. Belum termasuk sarana dan prasarana penunjang.

Baca Juga : Diskdik Kota Cimahi, Tolong Segera Anggarkan untuk Pembangunan SD Mangkrak ini!

Sementara yang dialokasikan dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 baru Rp 3,352 miliar. Itu hanya untuk meneruskan pembangunan struktur dan biaya pengawasan saja.

"Rp 3,352 miliar itu untuk fisik dan pengawasan," ucap Tita.

Baca Juga : Pembangunan SDN Mangkrak di Cimahi Segera Dilanjut, Tahun ini Baru itunya yang Dibangun

Sebetulnya, lanjut Mita, pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan anggaran sejak 2016, namun urung disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun belum mengetahui permasalahan yang mendasari bantuan itu tak kunjung cair.

"Kalau dari Gubernur tiap tahun ngajuin, tahun sekarang juga ngajuin lagi. Tahun 2019 katanya akan dialokasikan, tapi sampai sejauh ini belum ada. Mungkin ada skala prioritas sehingga yang kita belum terakomodir," jelas Tita.

Baca Lainnya