Kamis, 5 April 2018 17:45

Ombudsman: Maladministrasi dalam Kebocoran USBN, Disdik Jabar harus Bertanggungjawab

Reporter : Jumadi Kusuma
Ilustrasi
Ilustrasi [Net]

Limawaktu.id - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menegaskan Dinas Pendidikan Jabar harus bertanggungjawab terjadinya maladministrasi dalam kasus kebocoran USBN.

"Tim internal Disdik Jabar juga tetap bertanggung jawab atas "salah menerjemahkan" perintah dalam USBN, atas instruksi siapa soal dibuat di provinsi dan ini perlu dilakukan investigasi secara mendalam, " tandas Haneda kepada limawaktu.id, Kamis (5/4/18).

Menurutnya supaya tim investigasi berjalan dengan baik jajaran struktural diatas Disdik Jabar yang jadi koordinator investigasi sehingga lebih independen dan bebas kepentingan untuk mengungkap keteledoran yang mengakibatkan cideranya pelaksanaan USBN.

"Sekarang semua sedang terfokus pada UNBK agar juga berjalan dengan baik untuk tingkat SMA", ujarnya.

Lebih lanjut Haneda menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya adagium fictie atau setiap orang dianggap mengetahui hukum.

"Setiap orang tidak dibenarkan mendalihkan dirinya tidak tahu hukum untuk membenarkan perbuatannya yang melawan hukum. Menurut saya kalau seorang kepala Disdik Jabar sudah paham atas USBN sebagai dokumen hukum. Nah, pertanyaanya salah  menerjemahkan bagaimana? Kadisdik jabar punya atasan yang bisa dijadikan rujukan untuk menerjemahkan secara tekstual dokumen dimaksud, " tuturnya. 

 

Baca Lainnya