Jumat, 15 Februari 2019 16:56

Dana Bos Belum Turun, Sekolah di KBB Minjem Duit Sana-sini

Reporter : Fery Bangkit 
SMPN 3 Lembang Kabupaten Bandung Barat.
SMPN 3 Lembang Kabupaten Bandung Barat. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengakui bahwa dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) triwulan pertama tahun 2019 belum bisa dicairkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan KBB, Dadang A mengatakan, belum cairnya dana BOS itu membuat pihak sekolah harus berpikir keras mencari dana operasional talangan. 

Baca Juga : BOS belum Cair, Orangtua Siswa Udunan untuk Biaya Ujian Nasional

"Kami juga berharap agar BOS ini segera turun ke masing-masing sekolah. Kewenangannya memang ada di provinsi dan Disdik hanya melakukan verifikasi nomer rekening sekolah saja, karena uangnya langsung ke sekolah," ujarnya, Jum'at (15/2/2019).

Kuota dana BOS bagi setiap siswa besarannya Rp1 juta dengan mekanisme pencairannya 20%, 40%, 20%, dan 20%. Di KBB tercatat total ada 184 SPM negeri dan swasta termasuk SMP terbuka, namun untuk SMP swasta internasional tertentu ada yang tidak menerima BOS.

Baca Juga : BOS Kota Bandung belum Cair, UN SMP Tetap Berjalan Tanpa Pungutan ?

Belum turunnya dana BOS sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa mencari dana talangan atau meminjam uang agar operasional sekolah tetap berjalan. Seperti yang terjadi di SMPN Lembang.

Kepala SMPN 3 Lembang, Wawan Kuswandi menyebutkan jika hingga kini dana BOS masih belum turun. Untuk alasan keterlambatan pencairan dirinya belum mengetahui. Yang pasti dana BOS yang belum turun ini adalah untuk bulan Januari dan Februari. Per triwulan dana BOS yang turun ke sekolahnya mencapai besaran sekitar Rp 200 juta untuk 1.084 siswa dan operasional lainnya.

"Untuk BOS triwulan pertama memang belum turun. Ya harus diakui itu cukup mengganggu, semoga saja dalam waktu dekat bisa segera turun," ucapnya.

Dia menyebutkan akibat dana BOS belum turun maka dirinya terpaksa mencari dana talangan untuk menutup kebutuhan sekolah. Sebab pengeluaran biaya-biaya inti seperti gaji bagi 15 guru honorer sekitar Rp 18 juta, layanan daya dan jasa seperti listrik serta telpon sebesar Rp5 juta tetap harus dibayar setiap bulannya.

Oleh karenanya jika sampai akhir bulan ini BOS belum turun juga maka pihaknya akan sangat kesulitan untuk memikirkan operasional di bulan Maret.

"Sejauh ini saya minjam ke sana ke mari seperti ke koperasi sekolah atau dana talangan lainnya. Penjaminnya, nanti ketika BOS turun maka pinjaman itu baru akan dibayar," sebutnya. 

Baca Lainnya