Limawaktu.id,- Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang peruntukannya sebagian untuk pembiayaan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP di Kabupaten Subang Jawa Barat disinyalir sampai saat ini belum cair juga, karenanya untuk menanggulanginya pihak sekolah terpaksa memungut sumbangan dari orangtua siswa.
Demikian pernyataan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang Abdul Kodir kepada limawaktu.id, Rabu (25/4/18).
"Itu temuan hasil pemantauan kami selama Ujian Nasional (UN). Hampir mayoritas, kalaupun tidak semuanya. Karena bila tidak dilakukan pencarian dana talangan, maka UN tidak bisa terlaksana. Masalahnya dari pemerintah pusat maupun daerah, BOS tidak ada dan belum cair", ujar Abdul.
Terkait besaran sumbangan atau partisipasi yang dipungut dari orangtua siswa untuk UN bervariasi.
"Sumbangan atau partisipasi orangtua siswa itu variatif, ada yang Rp 80.000, Rp 120.000 sampai dengan Rp 210.000, dan di Kabupaten Subang kurang lebih ada 74 SMP", jelasnya.
Sementara itu ketua Forum Aksi Guru (FAGI) Iwan Hermawan yang juga anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jabar sangat menyayangkan keterlambatan pencairan BOS tersebut.
"Kasus tersebut mungkin terjadi juga di daerah lain. Karenanya FAGI menyayangkan keterlambatan pencairan BOS SMP yang mengakibatkan sekolah tidak dapat membiayai UNBK atau UNKP yang akhirnya para kepala sekolah pinjam dana talangan dari pihak ketiga, berdasarkan POS UN yang di keluarkan kemendikbud pembiayan UN tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah", tandas Iwan.
