Limawaktu.id, Kota Cimahi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan pesta demokrasi yang ramah bagi seluruh kalangan. Langkah nyata ini dibuktikan melalui agenda Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cimahi di Sekretariat PPDI, Jum’at, 10 Juni 2026.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Ahmad Hidayat.
Akhmad Yasin Nugraha menegaskan bahwa pelibatan aktif kelompok disabilitas adalah pilar penting demi tegaknya demokrasi yang inklusif dan berintegritas.
“Bawaslu Kota Cimahi berkomitmen penuh memastikan hak pilih penyandang disabilitas terlindungi dan tidak terabaikan pada Pemilu 2029. Kami ingin memastikan seluruh warga penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar dalam daftar pemilih dan memperoleh akses yang setara dalam setiap tahapan pemilu,” ujar Akhmad Yasin.
Sebagai langkah awal, Yasin mengimbau para peserta untuk proaktif memeriksa status hak pilih mereka. Masyarakat dapat langsung mengakses tautan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kpu.go.id untuk memastikan data kepemiluan mereka sudah tercantum dengan benar.
Tidak hanya fokus pada validasi data pemilih, Bawaslu Cimahi juga siap mengawal ketat pemenuhan fasilitas aksesibilitas di lapangan sesuai amanat undang-undang. Pengawalan ini akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pemutakhiran data hingga ramah tidaknya fasilitas pada hari pemungutan suara nanti.
Dalam sesi dialog, para peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain masih adanya penyandang disabilitas yang harus mengantre cukup lama saat pemungutan suara, serta pendataan pemilih disabilitas yang dinilai belum sepenuhnya akurat.
Peserta juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman petugas pemutakhiran data pemilih mengenai ragam disabilitas. Mereka menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga mencakup disabilitas sensorik, intelektual, dan mental.
Selain itu, penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi terkait proses rekrutmen pengawas Pemilu yang dinilai perlu lebih ramah dan aksesibel. Mereka berharap sistem pendaftaran, tahapan seleksi, hingga pelaksanaan tes berbasis komputer (CAT) dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta disabilitas.
Ketua PPDI Kota Cimahi, Muhammad Taufik, mengapresiasi konsistensi Bawaslu Kota Cimahi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada berbagai kegiatan pengawasan partisipatif.
“Kami mengapresiasi Bawaslu Kota Cimahi yang selama ini konsisten membuka ruang dialog dan melibatkan penyandang disabilitas. Kami berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan Pemilu yang benar-benar inklusif, setara, dan mudah diakses oleh semua warga,” ungkap Muhammad Taufik.
Di sisi lain, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi, Ahmad Hidayat, mengajak seluruh anggota PPDI untuk tidak sekadar menjadi pemilih pasif. Ia mendorong kaum disabilitas untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi.
“Pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama. Bawaslu Kota Cimahi membuka ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif, termasuk bergabung menjadi pengawas TPS maupun pengawas di tingkat kelurahan,” pungkas Ahmad Hidayat.
Melalui sinergi erat ini, Bawaslu Kota Cimahi berharap Pemilu 2029 tidak hanya berjalan jujur dan adil, tetapi juga menjadi ruang yang setara, aksesibel, dan ramah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
