Limawaktu.id - Data terbaru cakupan Wilayah kumuh di Kota Cimahi cukup mengejutkan. Berdasarkan berita acara dari pemerintah pusat, wilayah kumuh di Kota Cimahi hanya tersisa 12,04 Hektare.
Data itu dihasilkan dari program Kotaku Tanpa Kumuh (Kotaku) dan kolaborasi tahun 2019 di Kota Cimahi berdasarkan hasil rapat perhitungan capaian pengurangan kumuh. Wilayah kumuh itu tersisa di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penataan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Beni Gunadi saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Jumat (28/2/2020).
"Berdasarkan berita acara dari pusat iya 12,04 persen lagi," katanya.
Cakupan wilayah kumuh di Kota Cimahi itu turun drastis dibandingkan dengan data yang disampaikan pada 27 November 2019, dimana angkanya saat ini masih tersisa 75 Ha wilayah kumuh di kota mungil ini.
Beni menjelaskan, jumlah wilayah kumuh di Kota Cimahi seluas 75 Ha itu belum dihitung dengan kondisi terbaru ditahun 2019, dimana sudah ada berbagai upaya yang dilakukan untuk pengurangan wilayah kumuh.
Tetap, Beni mengakui secara hitung-hitungan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan eksisting di lapangan agak berbeda. Untuk memastikannya, pihaknya akan melakukan review wilayah kumuh di Kota Cimahi tahun ini.
"Kita akan review (kaji ulang) dulu tahun ini supaya lebih akurat pakai foto udara (remote sensing) apakah benar tinggal segitu (14,02 Ha) kawasan kumuh," jelasnya.
Jika benar hanya tersisa 14,04 Ha, kata Beni, kemungkinan pengentasan wilayah kumuh di Kota Cimahi bisa rampung tahun ini hanya dengan program Kotaku dari pemerintah pusat. Tahun ini informasinya Kota Cimahi akan mendapat bantuan program Kotaku hingga Rp 3,5 miliar.
"Jadi ada ke air bersih, jalan setapak, ke drainase ada roda/gerobak sampah, jalan setapak, septic tank komunal, itu dari bantuan Kotaku," terang Beni.
Dikatakannya, setiap tahun Pemkot Cimahi melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hingga bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi selalu berupaya untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Cimahi.
"Kalau di DPKP kan pembuatan IPAL komunal, drainase, bedah rumah, jalan setapak terus jalan," sebutnya.
Selain dari program tersebut, Pemkot Cimahi juga memiliki berbagai program yang secara tidak langsung mendukung pengentasan kawasan kumuh di Kota Cimahi. Seperti melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
"Itu kerjaaannya secara gak langsung mengurangi titik kumuh juga," ucap Beny.
Namun, lanjut Beny, pengentasan kawasan kumuh bukan masalah perbaikan secara fisik saja, tapi harus ditunjang dengan prilaku sehat masyarakat Kota Cimahi. Sebab menurutnya, sebaik apapun penanganan, tapi jika pola pikir masyarakatnya enggan menjaga maka kawasan kumuh akan sulit dientaskan.
"Jadi memang ini jadi tantangan buat kita, setelah bertahun-tahun kita mengerjakan, tapi kalau mindset-nya, masih buang sampah dimana aja padahal sudah disediakan tempat sampah kan percuma," katanya.
Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat agar sama-sama mengentaskan kawasan kumuh. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan memelihara insfratuktur yang sudah dibangun.
