Limawaktu.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Tomsi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni memperoleh akses terhadap program perbaikan rumah.
"Saya mengimbau kepada teman-teman daerah, minggu depan datanya diperlihatkan. Yang kuotanya masih kurang, tolong segera dipenuhi. Teman-teman di daerah harus benar-benar bertanggung jawab membela masyarakat miskinnya agar rumahnya mendapat program bedah rumah," ujar Tomsi.
Ia mengungkapkan, proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah masih berjalan lambat. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit, jauh dari target nasional sebanyak 400.000 rumah tidak layak huni yang akan ditangani sepanjang tahun ini.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Tomsi meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memanfaatkan data masyarakat miskin, khususnya kelompok Desil 1, sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Selain itu, ia menegaskan agar pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang berada pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, mengingat masih banyak warga yang hidup di hunian dengan kondisi sangat memprihatinkan.
Tomsi mengaku menemukan langsung berbagai kondisi rumah yang tidak layak saat melakukan kunjungan lapangan.
"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan. Ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah," ungkapnya.
Ia berharap hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri dapat menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian pendataan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
"Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang kita cintai," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) R. An An Andri Hikmat. Kegiatan turut diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung target Program 3 Juta Rumah, dengan fokus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap dan berbasis swadaya masyarakat.
