Kamis, 3 Agustus 2023 15:39

Wapres Yakini Ekonomi dan Keuangan Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Baru Provinsi Kaltara

Reporter : Bubun Munawar
Wapres  K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada di  Nunukan, Kaltara, Kamis (03/08/2023).
Wapres K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada di Nunukan, Kaltara, Kamis (03/08/2023). [BPMI/Setwapres ]

Limawaktu.id, Nunukan - Sebagai sebuah konsep yang universal, Ekonomi dan Keuangan Syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta dapat dijalankan beriringan dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai daerah di Indonesia diyakini akan menjadi pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan makin memperkuat ketahanan ekonomi wilayah Kaltara,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada, Jl. Pantai Pancang, Kecamatan  Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (03/08/2023).

Mneurutnya, kehadiran KDEKS Provinsi Kaltara harus menjadi pendukung utama Pemprov Kaltara dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

“Saya mendapat laporan bahwa Pemprov Kaltara bersama pemangku kepentingan terkait telah menginisiasi sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Salah satunya, sebut Wapres, program pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi UMKM sebagai bentuk komitmen kerja sama percepatan sertifikasi halal antara Pemerintah Provinsi dan BPJPH.

“Kemudian, pendeklarasian Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat. Langkah ini patut menjadi titik awal komitmen masyarakat untuk lebih mengembangkan sektor keuangan sosial syariah di Kaltara,” sambungnya.

Selain itu, ungkap Wapres, Wilayah Sebatik juga telah menjadi salah satu lokasi pemberdayaan usaha syariah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang dilakukan di Pondok Pesantren.

“Momentum pengukuhan KDEKS Provinsi Kaltara hendaknya menjadi pemacu semangat, untuk terus menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi tuntunan syariah,” pintanya.

Sejalan dengan Wapres, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa KDEKS Provinsi Kaltara merupakan sebuah tanggung jawab yang tinggi dan amanah yang mulia.

“Saya berharap, kehadiran KDEKS ini dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di Bumi Benuanta yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Zainal pun mengharapkan KDEKS dapat terus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi berbasis syariah di Kaltara.

“Mari ciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menjadi penggerak perekonomian masyarakat,” ajaknya.

Tidak kalah penting, kata Zainal, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan UMKM dalam menghasilkan produk-produk syariah yang lebik baik dan berkualitas juga harus ditingkatkan.

“Saya berharap kepada seluruh Dewan Pengurus KDEKS untuk dapat segera menjalankan peran strategisnya dengan baik dan dapat memberikan manfaat melalui sinergitas antara komite nasional dan daerah,” pungkasnya.

Baca Lainnya