Limawaktu.id, Kabupaten Bandung - Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 18 September lalu dan melanda Sebagian masyarakat Kabupaten Bandung masih belum mendapat bantuan yang merata dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Wahyudin Iwang mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dari perwakilan staf Desa Cibeureum, bahwasannya bantuan yang masuk tercentral di Posko utama yang berada di Kecamatan Kertasari.
“Bantuan tersebut dikeluhkan bahwa karena sistem pendistribusian logistik diduga tidak profesional dan tidak merujuk kepada data korban yang ada di masing-maisng desa,” ungkap Wahyudin Iwang, dalam keterangan pers yang diterima Limawaktu.id, Selasa (24/9/2024).
Dia menjelaskan, jika mengacu kepada tupoksi BPBD serta mengacu kepada dokumen rencana kontijensi harusnya sudah lebih profesional, mengingat kejadian bencana alama seperti gempa bumi ini sudah terjadi yang ke dua kalinya setelah kejadian pada tahun 2010.
“dokumen kontijensi bencana gempa panduan yang syah dan wajib di jalankan oleh BPBD salah satunya mengatur dalam mekanisme pengelolaan serta pendistribusian logistik yang adil dan merata. Semua korban memiliki hak yang sama tidak ada pembedaan dalam jenis serta tidak dapat di klasifikasikan dalam bentuk apa pun,” jelasnya.
Dikatakannya, tanggap darurat yang telah di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung pertanggal 18 Septermber hingga 01 Oktober tinggal tersisa satu minggu kurang lebih lamanya terhitung dari saat ini. Artinya posko utama yang di pimpin oleh BPBD harus dapat memaksimalkan respon emergency yang telah di tetapkan untuk menangani para korban gempa.
Distribusi bantuan wajib harus merujuk kepada data yang di miliki masing-masing desa, mengesampingkan segala kepentingan apalagi situasi sekarang menghadapi moment politik Pilkada serentak. BPBD harus lebih ekstra propesional dan wajib menjalankan tampa ada pengarahan dari siapapun yang berbau politis.
Satu minggu pas waktu tanggap darurat menurut Walhi BPBD sudah sewajibnya menyampaikan setuasi perkembangan di lapangan perhari ini, media informasi dapat di sampaikan secara regurel baik dalam media informasi yang di buat di lokasi pengungsian maupun media informasi yang dapat di akses oleh publik secara luas, hal ini diperlukan untuk melayani warga korban dalam mengakses informasi yang mudah serta lebih jauhnya dapat menjadi informasi bagi para sukarelawan dan donator yang ingin membantu korban di lokasi pengungsian.
Selain hal di atas, BPBD harus terus meningkatkan koordinasi dengan BMKG mengingat cuaca saat ini tidak menentu dan sudah mulai memasuki musim hujan, tentu hal ini penting untuk mendapatkan pelayan informasi bagi para korban serta relawan yang sedang bertugas di lokasi bencana.
“Infromasi tersebut akan menbantu untuk merumuskan upaya mitigasi jika hujan akan mulai turun apalagi kertasari masuk pada katagori daerah rawan bencana banjir bandang dan longsor,” pungkasnya.
