Rabu, 14 Maret 2018 13:04

WALHI: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jabar Terburuk dalam 10 tahun terakhir!

Reporter : Jumadi Kusuma
Demonstrasi Walhi Jabar.
Demonstrasi Walhi Jabar. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- krisis lingkungan hidup dan sosial di wilayah Jawa Barat terus memburuk baik di perkotaan maupun di perdesaan, di wilayah Jawa Barat utara, tengah dan selatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meningkat sebangun dengan jumlah sengketa dan kasus lingkungan hidup yang terjadi di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat menyatakan kualitas kesehatan lingkungan pun terus menurun sebangun dengan daya dukung lingkungan hidup yang berkurang dan daya tampung lingkungan hidup yang makin terlampaui.

"Indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) Jawa Barat yang meliputi indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2016, nilai IKLH Jawa Barat sekitar 44,06, berada pada peringkat 30 dari 33 Provinsi di Indonesia , terburuk dalam 10 tahun terakhir. Kerusakan DAS di Jawa Barat sudah cukup parah dan memprihatinkan," tandasnya.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah memberikan kontribusi pada bencana lingkungan hidup yang setiap tahun cenderung meningkat. Setiap tahun kita selalu berhadapan dengan bencana lingkungan hidup seperti banjir, banjir bandang, pencemaran, longsor, kekeringan, angin puting beliung, gerakan tanah.

"Bencana lingkungan hidup yang telah memberikan dampak pada korban jiwa, kerugian ekonomi dan lingkungan hidup. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia", tutur Dadan.

Sementara itu Haerudin Inas, Ketua Dewan Daerah Walhi jabar mengatakan dalam 5 Tahun ke depan, Jawa Barat dan Kabupaten/Kota butuh Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati atau Walikota yang pro lingkungan hidup serta memiliki agenda pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan percepatan pemulihan lingkungan hidup.

"Jawa Barat sangat memerlukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang benar-benar memiliki komitmen untuk lingkungan hidup. Gubernur yang mampu menyelesaikan berbagai kasus lingkungan hidup yang dihadapi warga seperti pembangunan PLTU, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, pencemaran DAS, pertambangan di kawasan hutan dan kawasan karst dan sederet permasalahan lingkungan hidup lainnya", harapnya.

Selain itu menurut Haerudin, komitmen nyata Gubernur Jawa Barat harus ditunjukkan dengan politik anggaran dengan mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup 10 % dari total APBD.

"Komitmen tegas dalam penegakan hukum lingkungan hidup seperti dengan program nyata seperti penambahan jumlah PPNS dan komitmen untuk memperbaiki kebijakan tata ruang dan wilayah yang lebih melindungi keberlanjutan lingkungan hidup," imbuhnya.

Baca Lainnya